Dewan Upayakan Adanya Intervensi Pempus Untuk Subsidi KMP Bahtera Nusantara

AMBON - BERITA MALUKU. Terhitung sejak pertengahan tahun 2024, hingga saat ini KMP Bahtera Nusantara milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Panca Karya tidak beroperasi. 

Salah satu faktor penyebab kapal melintasi Ambon-Banda-Tual ini tidak beroperasi, dikarenakan tidak adanya subsidi dari Pemerintah Pusat. Padahal masyarakat sangat membutuhkan kapal tersebut dalam mempelanjar tranportasi orang maupun barang.

Karena tidak beroperasi, Kapal berplat merah itu kini terlihat hanya menjadi penghias di perairan Teluk Ambon.

Menyikapi hal tersebut, DPRD Provinsi Maluku akan melakukan upaya agar KMP Bahtera Nusantara dapat segera beroperasi. 

"Kita lagi berupaya untuk adanya intervensi pemerintah pusat,"ujar Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, Kamis (10/05/2025). 

Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, kehadiran KMP Bahtera Nusantara sangat membantu, dan berdampak positif dalam memperlancar akses transportasi, selain adanya kapal Pelni. 

Karena itu, dengan kewenangan yang dimilikinya bersama wakil rakyat lainnya akan berupaya untuk persoalan utama tidak beroperasi Kapal tersebut dapat segera teratasi.  

"Karena berhubung daerah Kepulauan, kita butuh untuk adanya intervensi supaya ada subsidi pemerintah,"tandasnya. 

Sekedar tahu, kapal Ferry berbobot 1.500 GT ini memiliki kapasitas angkut 400 orang dan 29 unit kendaraan campuran (19 unit truk besar dan 10 unit kendaraan) dengan kecepatan 16 knot per jam. 

Kapal ini dibangun oleh PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard dengan dana APBN tahun anggaran 2018-2019 sebesar Rp90 miliar, dengan waktu pembangunan selama 22 bulan, dan mulai beroperasi sejak tahun 2020.