Dianatirikan, Malra, Tual Dan Aru Tak Tersentuh Program Mudik Gratis
AMBON - BERITA MALUKU. Program tiket gratis angkutan Lebaran 1446 H/2025 bagi penumpang kapal laut yang diselenggarakan PT Pelayaran Indonesia (Pelni) dirasakan tidak merata untuk seluruh daerah di Maluku.
Perusahaan negara itu, hanya memfasilitasi 800 Kouta mudik gratis. Mirisnya Kouta yang diperuntukan lebih banyak tujuan ke luar Maluku sebanyak 500 Pax. Rincian, Ambon - Bau-Bau 200 pax, Ambon - Ternate 300 Pax, sisanya 300 Pax untuk dalam Maluku, tujuan Ambon - Banda 300 pax.
Kebijakan yang dilakukan PT Pelni melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dinilai tidak membawa keadilan untuk seluruh rakyat di negeri para raja-raja ini. Hal inilah yang membuat Himpunan Mahasiswa Evav (HIME) Universitas Pattimura (Unpatti) tergerak hati untuk mempersure, dengan melakukan aksi demo.
Aksi damai yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat tiga daerah di wilayah Tenggara ini, berlangsung di kantor Gubernur, Kamis (20/03/2025), membawa sejumlah pamflet bertuliskan "Tual, Malra, Aru juga masyarakat Maluku. Pemprov Maluku Galap, DPRD Maluku Galap, DPRD Dapil VI Galap, Katong Mudik Galap, Tiket Gratis Galap".
Rafi Renwarin dalam orasinya mengutarakan, aksi dilakukan tidak melihat dari program mudik, tetapi rasa keadilan dan kemanusiaan untuk masyarakat di tiga daerah, Maluku Tenggara, Tual dan Aru.
"Kami disini membawa aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat di tiga daerah. Untuk sepengatahuan bersama, kami datang untuk menuntut bagaimana pemerataan, pemanfaatan yang terjadi Maluku, terkhususnya kami di tiga daerah,"ujarnya.
Kebijakan mudik gratis ke tiga daerah, juga membuktikan bahwa pemerintah terkesan menganatirikan, padahal masyarakat di tiga daerah merupakan bagian dari Maluku dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jangan jadikan kami sebagai anak tiri, kami anak kandung dari Provinsi Maluku,"ucapnya.
Untuk itu, ia meminta adanya atensi dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, untuk mengambil kebijakan, baik berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Pelni, termasuk Dinas Perhubungan dan PD Panca Karya yang memiliki armada penyebrangan, sehingga program mudik Gratis merata di seluruh daerah.
"Kami menginginkan adanya pemerataan. Untuk itu, dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menjawab keresahan masyarakat, sesuai slogan Maluku Pung Bae,"tandasnya.
