Dewan Ingatkan Gubernur Tidak Angkat Pejabat Yang "Asal Bapa Sanang"
AMBON - BERITA MALUKU. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto 20 Februari lalu. Kini, Gubernur dan Wakil Gubernur, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath diperhadapkan dengan penataan birokrasi.
Pasalnya hingga saat ini masih banyak jabatan di struktur birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Maluku masih kosong, dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang masih merangkap jabatan, baik eselon II, III maupun IV.
Olehnya itu, Gubernur dan Wakil Gubernur diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ini, terutama mengangkat pejabat yang profesional dan berkompeten, terutama dalam hal memperkuat birokrasi yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Bukan mengangkat pejabat yang hanya memberikan janji manis, dan untuk memperkaya dirinya sendiri, dari pada bekerja untuk masyarakat.
"Pejabat yang diangkat adalah mereka yang mau bekerja secara profesional, bukan mereka yang mau bekerja Asal Bapa Sanang", dan kita punya pengalaman birokrasi selama lima tahun sebelumnya atas nama "Bapa Sanang". Hal ini yang tidak boleh terjadi,"tegas Anggota DPRD Maluku, Rofik Afifudin kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (24/02/2025).
Dikatakan, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan birokrasi. Hanya saja pejabat yang diangkat harus memiliki kemampuan kerja, dan manajerial, serta mampu merealisasikan visi misi pimpinan.
Walaupun demikian, Rofik menyadari seluruh kewenangan itu ada pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun sebagai orang yang sama-sama berjuang, ia hanya menyarankan agar birokrasi kedepannya tidak diisi oleh orang-orang yang tidak menginginkan Maluku maju dan berkembang.
"Saya kira itu ada penilaian dan tentu itu lebih pada kebutuhan pemimpin, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehingga bisa bekerjasama dalam mewujudkan visi misi lawamena. Bukan pejabat yang memiliki mentalitas bobrok, itu tidak boleh dipakai,"tuturnya.
Politisi PPP ini menilai, masih banyak birokrat yang memiliki jiwa profesionalitas, dan kemampuan kerja, sehingga sudah sepatutnya dilakukan kaderisasi, terutama ASN yang berada di Maluku, bukan diambil dari luar Maluku.
"Jadi harus memperhatikan kaderisasi, terutama di dalam lingkup Maluku, Karena sampai hari ini tidak mendapat tempat yang sebenarnya, justru orang dari luar yang masuk. Secara psikologis ia menilai hal itu tidak baik, berdayakan mereka yang masih ada,"pintanya.
Inti dari hal ini, ungkap Rofik pejabat yang diangkat harus dapat memahami dan mampu menjalankan Sapta cipta lawamena.
"Semua kewenangan itu ada pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Tetapi harus diperhatikan juga mereka-mereka yang mau benar benar loyal kepada tugas, bukan kepada atasan. Loyal kepada tugas artinya, ketika sesuatu yang diminta diluar dari koridor harus diingatkan, bukan kegiatan dan mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Intinya harus mampu menjalankan visi misi dari pimpinan,"pungkasnya.
