Reses Di MBD, Noach Ungkap Pemda Maluku Tidak Memberi Perhatian Ke SMA/SMK
AMBON - BERITA MALUKU. Dengan seiringnya zaman, kondisi pendidikan bukannya bertambah maju, melainkan memburuk. Hal ini diperparah akibat tidak adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku, terkhususnya dalam menunjang sarana prasarana pendidikan SMA/SMK-sederajat. Seperti yang terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Dari hasil reses yang dilakukan anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach di daerah yang dikenal dengan semboyan "Kalwedo", ditemukan masih ada sekolah yang belum tersentuh perhatian ukuran bantuan dari pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, seperti di Kecamatan Babar Timur, Babar Barat, bahkan di pusat ibukota Kabupaten, Moa tepatnya di SMA 9, yang mengalami kerusakan akibat badai tropis sejak tahun 2019.
Parahnya lagi, SMK yang menjadi ujung tombak dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia kerja modern, serta bersaing dan berkontribusi dalam masyarakat juga tidak diperhatikan dengan baik.
Terlihat masih banyak SMK yang tidak dilengkapi dengan fasilitas praktek yang memadai. Sehingga dikhawatirkan lulusan SMK dari MBD tidak bisa didorong untuk bersaing ke dunia industri, termasuk menciptakan tenaga terampil dalam menekan angka pengangguran terbuka di Maluku yang sudah semakin tinggi.
"Dalam rapat komisi pada akhir tahun kemarin, beta (saya) sudah sampaikan untuk perlu mendapat perhatian serius terkait infrastruktur maupun semua fasilitas yang dibutuhkan semua sekolah. Hal ini kiranya mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan, karena kalau tidak diperhatikan maka generasi kita tidak akan bisa bersaing dengan generasi di provinsi lainnya,"tandas Noach kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (07/01/2025).
Tak hanya pendidikan, lanjutnya persoalan yang sama juga terjadi di beberapa bidang, seperti kesehatan masih jauh dari apa yang diharapkan.
Ia mengaku dengan APBD yang kecil, Pemerintah Kabupaten MBD tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan, butuh dukungan pemerintah provinsi. Mulai dari tenaga dokter untuk wilayah terpencil, hingga fasilitas alat kesehatan, termasuk ambulance untuk melayani masyarakat.
Kemudian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan merangkul generasi muda untuk berwirausaha. Apalagi dengan penghentian tenaga honorer dialihkan ke PPPK, artinya lulusan baru tidak ada lagi berpeluang untuk bekerja di instansi pemerintah tanpa melalui proses tes. Maka salah satunya solusinya, adanya bantuan wirausaha kepada generasi muda.
"Jadi selain melalui BUMDES, harus ada bantuan pemerintah termasuk dari provinsi, sehingga bisa membantu menaikan ekonomi rakyat,"ucapnya.
Begitu juga di sektor pariwisata, perlu adanya sentuhan pemerintah dalam penyiapan fasilitas destinasi wisata. Apalagi pariwisata merupakan faktor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Yang perlu mendapat perhatian, karena sektor parwisata mendorong berbagai sektor. Dimana sektor ekonomi akan tumbuh. Bagaimana kita menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang ekonomi masyarakat disana. Hal ini kiranya menjadi perhatian pemerintah provinsi,"pintanya.
