Dua Bulan TPP ASN RSUD Haulussy Belum Dibayar, Ini Sikap Dewan
AMBON - BERITA MALUKU. Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon menjerit. Pasalnya hingga Minggu pertama di tahun 2025, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2024, yaitu November-Desember belum juga dibayarkan.
Apa yang menjadi hak ASN di RS berplat merah itu, terkesan diabaikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Bahkan desakan DPRD Maluku juga diindahkan Plt Direktur Utama (Dirut) dr. Novita Elevia Nikijuluw.
Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Welem Kurnala mengaku telah memperjuangkan hak ASN dengan melakukan on the spot dan pertemuan langsung dengan seluruh jajaran RSUD Haulussy.
Dalam pertemuan dihadiri baik itu Dirut maupun Wakil Direktur (Wadir) diakhir tahun 2024, dengan alasan belum dibayarkan TPP, dikarenakan belum adanya pencairan dari BPJS.
Tak hanya sampai disitu, satu minggu kemudian pihaknya kembali melakukan pertemuan dengan Direksi RSUD Haulussy. Dari hasil pertemuan, mereka mengaku bahwa persoalan BPJS telah terselesaikan.
"Dari penjelasan itu, saya pikir TPP ASN di RSUD Haulussy sudah selesai, tapi ternyata masih ada keluhan juga TPP belum dibayarkan,"ucapnya.
Atas dasar itu sebagai mitra komisi, Politisi Perindo itu mendesak Dirut agar segera menyelesaikan, apa yang menjadi hak dari ASN.
"Jangan menganggap persoalan ini sepeleh, tapi ini menyangkut kesejahteraan dari pada dokter. Bagaimana mereka bisa kerja baik, kalau ini tidak bisa diperhatikan, gaji dan TPP,"tandasnya.
Untuk langkah konkrit, ia berjanji akan segera memanggil Dirut RSUD Haulussy untuk mempertanyakan hal ini untuk dipertanggungjawabkan. Termasuk dari pihak BPJS terhadap pencairan ke RSUD Haulussy.
"Ini tidak main-main harus dituntaskan. Kenapa pelayanan mereka kepada masyarakat berdasarkan BPJS. Kalau BPJS juga tidak melayani dengan tidak baik, bahwa rasa ini juga tidak benar. Perlu harus disikapi,"ungkapnya.
Wakil rakyat dari Dapil VI Aru, Malra dan Tual itu memastikan komisi tidak akan main-main terhadap hal ini, apalagi menyangkut kesejahteraan pegawai yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.
"Suka atau tidak suka komisi harus turun, untuk kita benahi RS. Jangan mereka beranggapan fungsi kontrol dewan tidak ada. Jangan, kita beda dengan sebelumnya. Saya ingatkan kepada Dirut,"tegasnya.
