Merujuk Pandangan Fraksi Gerindra, Dewan Setujui Ranperda APBD 2025
AMBON - BERITA MALUKU. Ada yang hal yang berbeda dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2025. Pasalnya agenda yang dimulai pukul 22.50 WIT, Sabtu (30/11/2024), berlangsung singkat
Dalam penyampaian pendapat fraksi, dihadiri 27 wakil rakyat dari total 45, dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun. Didampingi Wakil Ketua Fauzan Rahawarin, Johan Lewerissa, Azis Sangkala, hanya satu fraksi yang menyampaikan secara langsung, yaitu Gerindra.
Sementara tujuh fraksi lainnya, PDIP, NasDem, Golkar, PKB, Demokrat, Fraksi Gabungan PAN dan Perindo, Fraksi Gabungan Hanura dan PPP, lebih memilih tidak menyampaikan secara langsung di forum resmi, yang juga turut dihadiri Penjabat Gubernur, Sadali Ie dan pimpinan OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku.
Selain alasan waktu yang sudah larut malam, dalam kesepakatan tujuh fraksi melalui usulan Rofik Afifudin, juga disebabkan pendapat fraksi yang seakan sama atas usulan Rofik Afifudin. Kesepakatan tersebut ditandai dengan ketuk palu oleh Ketua DPRD.
Sikap yang ditunjukan para wakil rakyat, menimbulkan pertanyaan terhadap kinerja DPRD Maluku, yang seharusnya kritis melihat kondisi Maluku melalui penyampaian pendapat fraksi yang disampaikan secara langsung di depan forum resmi, dihadiri Sadali Ie, selaku Penjabat Gubernur, bersama pimpinan OPD.
Hal ini dimaksudkan agar publik Maluku dapat mengetahui secara langsung, kebijakan yang selama ini belum dilaksanakan dengan baik. Mulai dari penanganan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pengelolaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, yang saat ini sementara ditangani Kepolisian maupun Kejaksaan, dan beberapa persoalan lainnya.
Kebijakan yang diambil dengan tidak menyampaikan pandangan fraksi, bertolak belakang dengan sikap kritis DPRD di periode kepemimpin Murad Ismail 2019-2024. Walaupun demikian, dalam pandangan fraksi, seluruh fraksi menyetujui Ranperda APBD 2025.
"Ini berbeda dalam proses pemerintahan lima tahun lalu kita setengah mati. Tapi kali ini kita buat supaya kita tunjukan bahwa kritis, tapi konstruktif dalam waktu yang terbatas kita harus memberi apresiasi,"ungkap Benhur menjawab pertanyaan awak media terhadap paripurna yang hanya berlangsung kurang dari satu jam.
Ia mengakui, sebelum paripurna, DPRD telah melakukan pembahasan secara maraton dengan Pemda. Ada berbagai hal kritis yang telah disampaikan sebagai kritis mulai dari program kemiskinan, program kerakyatan, serta anggaran untuk 100 hari kerja Gubernur-Wakil Gubernur terpilih.
"Kita kritis, tapi kita juga menghargai kemitraan yang saling melengkapi. Karena kita bahas beberapa hari lamanya sampai jam 12 malam. Tetapi dengan semangat kemitraan, kita bahas sampai tengah malam, dan itu kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan kepentingan masyarakat,"
"Atas dasar itu, kita laksanakan paripurna sampai hampir 11 malam. Bayangkan saja dengan kondisi seperti itu kita menghargai berbagai pandangan fraksi-fraksi, tapi seluruh fraksi atas sikap mereka sesuai persetujuan yang memberi makna tersendiri dalam proses membangun kemitraan,"tutup Benhur.
