Sikapi Dugaan Kecurangan Seleksi Paskibraka Maluku, Dewan: Pemda Harus Evaluasi Atau Batalkan
AMBON – BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi hasil seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Desakan ini disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menyusul adanya kejanggalan dalam proses seleksi calon Paskibraka yang mewakili Provinsi Maluku untuk mengikuti seleksi lanjutan di tingkat nasional.
Sekedar tahu, dari lima nama calon Paskibraka yang mewakili Maluku untuk seleksi lanjutan ke tingkat nasional, tidak ada nama Kristianie Lumatalela.
Padahal Siswi SMA 3 Kabupaten SBB itu menempati urutan pertama, sebagai calon Paskibraka yang memperoleh nilai tertinggi selama tahapan seleksi.
Posisinya digantikan oleh calon Paskibraka lainnya, yang dalam pemeriksaan tes kesehatan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dengan riwayat bengkak jantung, gigi berlubang, dan mata minus 3,5. Bahkan dari empat yang akan mewakili Maluku ke nasional, bertambah menjadi 5 orang, yang diduga merupakan titipan orang dalam.
"Saya sudah sampaikan kepada Penjabat Gubernur agar hal ini harus diperhatikan, kalau boleh dikembalikan, karena ini sudah menyangkut harkat dan martabat orang," ucap Benhur saat rapat paripurna di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (11/06/2024).
Dikatakan, Penjabat Gubernur harus segera mengambil sikap, dengan mengevaluasi seluruh tahapan seleksi. Dan jika ada kejanggalan maka harus diambil langkah tegas, termasuk membatalkan hasil seleksi.
Upaya tersebut agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap anak-anak bangsa di Provinsi Maluku.
"Kami mengharapkan dengan kewenangan Penjabat Gubernur dapat mengevaluasi, dan membatalkan tahapan proses yang tidak sesuai mekanisme dan aturan," ujarnya.
Kedepan, Benhur berharap dalam seleksi Paskibraka harus ada pengawasan langsung dari Gubernur, dalam rangka meminimalisir kecurangan dalam seleksi.
"Hal ini harus dicermati, termasuk ada pengawasan sehingga kedepan ada kebijakan seperti ini diminimalisir, bahkan tidak perlu terjadi hal hal seperti ini," pintanya.
Merespon desakan tersebut, Penjabat Gubernur, Sadali Ie mengatakan akan mengecek kembali seluruh tahapan proses seleksi, termasuk kriteria dalam proses pengiriman calon Paskibraka yang mengikuti seleksi di tingkat nasional.
"Nanti kita cek kalau tidak melalui mekanisme bisa saja apa yang diharapkan ketua DPRD bisa ditindak lanjuti," tandasnya.