3 Penjabat Kepala Daerah Di Maluku Terancam Dievaluasi Mendagri, Ini Penyebabnya
AMBON - BERITA MALUKU. Sekretaris Daerah (Sekda) Sadali Ie kaget setelah mendengar inflasi Provinsi Maluku mengalami kenaikan drastis dari 2,81% yoy di tahun 2023 menjadi 4,12% yoy.
"Saya kaget inflasi Maluku naik jadi 4,12 %," ungkap Sadali pada peluncuran Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Januari 2024, di Aula Kantor BPS Maluku, Kamis (01/02/2024).
Dijelaskan, naiknya inflasi disebabkan masuknya Kabupaten Maluku Tengah menjadi daerah penilaian Indeks Harga Konsumen (IHK) beserta Kota Ambon dan Kota Tual.
Sebagai informasi, sesuai release BPS Januari 2024 Inflasi berdasarkan IHK yakni pada Kabupaten Maluku Tengah yakni sebesar 6,46% Yoy, Kota Ambon 2,74% Yoy, dan Kota Tual 2,88% Yoy, sehingga untuk inflasi Provinsi Maluku yakni sebesar 4,12% YoY.
Hal ini tentu berdampak pada ukuran kinerja pemerintah provinsi, dan ancaman juga bagi 3 Penjabat Bupati/Walikota sesuai penegasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Mendagri mengingatkan jika dalam 3 bulan berturut-turut inflasi mengalami kenaikan maka akan dilakukan evaluasi," tandasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, menurut Sadali perlu dilakukan koordinasi dengan ketiga pihak kabupaten/kota untuk dilakukan berbagai kebijakan dalam menurunkan inflasi.
"Kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan apa yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi ini, dimana inflasi nasional 2,57% yoy, untuk itu harus segera melakukan koordinasi, dan bulan depan bisa dilakukan Langkah-langkah dalam penanganan inflasi," ujarnya.
Sadali berharap forum BPS yang dilaksanakan ini dapat menjadi agen-agen dalam memberikan informasi melakukan pengkajian terhadap berbagai perkembangan data, serta memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil Langkah-langkah kebijakan strategi guna mengantisipasi apa yang menjadi tindakan kita, terutama dalam penanganan dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku.
