November Mess Maluku Dioperasikan

AMBON - BERITA MALUKU. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie memastikan bulan depan (November-red), Mess Maluku sudah mulai dioperasikan kembali. 

Kepastian ini disampaikan Sadali menyusul gedung beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya, Nomor 20 Jakarta Pusat sudah selesai di rehabilitasi oleh kontraktor. 

"Pekerjaan sudah selesai, kita berharap di bulan depan bisa dioperasionalkan," ujar Sekda kepada wartawan di Ambon beberapa waktu lalu.

Dikatakan, pengoperasional Mess Maluku akan dilakukan oleh Badan Penghubung. Kebijakan ini diambil sambil menunggu proses kontrak selesai, dan mencari mitra yang disyaratkan sesuai ketentuan.

"Mekanisme itu jalan, dari pada dia nganggur tiga bulan baru proses itu jalan, berarti kita coba mengoperasionalkan, sambil memenuhi pesyaratan yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Maka tiga bulan pertama dikerjakan dulu oleh penghubung sambil mencari mitra yang disyaratkan dalam ketentuan," pungkasnya.

Disingung proses aduit anggaran renovasi, mantan Kepala Dinas Kehutanan Maluku itu tidak merespon hal tersebut.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Maluku mendesak pihak terkait untuk mengaudit penggunaan anggaran renovasi Mess Maluku, yang dilakukan sejak tahun 2020.

"Kami  minta dari lembaga independen yang memang bisah betul-betul mengakses sampai kedalam dan mengevaluasi Mess Maluku," desak Anggota Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela kepada wartawan di rumah rakyat karang, panjang Ambon, Selasa (19/09/2023).

Dikatakan, penggunaan anggaran renovasi Mess Maluku harus diaudit oleh auditor berkompeten, sehingga dapat diketahui secara jelas peruntukannya.

Apalagi penggunaan anggaran renovasi sangat besar, mencapai kurang lebih Rp20,7 miliar.

"Artinya anggaran yang begitu besar, keluar harus ada pertanggung jawaban. Kemudian perlu audit yang memang berkompeten untuk mengevaluasi kerja-kerja di mess Maluku," ujarnya.

Sarimanela khawatir, jika dibiarkan tanpa melalui proses audit, serta tidak adanya pengawalan untuk memperssure, maka yang akan rugi daerah.

"Uang daerah yang keluar begitu banyak, harus tahu item-item pekerjaannya seperti apa, jangan sampai uang sudah habis, mess Maluku tidak pernah selesai. Sehingga wajib hukumnya harus diaudit," tandasnya.

Sebagai komisi yang membidangi hukum, pihaknya akan tetap berpatokan pada aturan, tidak boleh kerja asal-asalan, sehingga anggaran yang berasal dari uang rakyat dapat terarah dalam upaya pengembangan aset, untuk kemajuan Maluku.

"Mess Maluku ini kan kebanggaan orang Maluku, tetapi selama ini kita lihat begitu saja, tidak ada prospek yang baik padahal anggaran begitu besar. Untuk itu, hal ini harus jelas," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Politisi Hanura itu akan berkoordinasi dengan Komisi III untuk segera memanggil Pemda Maluku untuk mempertanyakan hal ini secara lebih jelas.

"Sepulang reses kita berkoordinasi dengan Komisi III untuk memanggil mitra terkait hal ini, supaya semuanya bisa clear," pungkasnya.