Desak Tertibkan Honorer, Halimun: Sangat Membebani Keuangan Daerah

AMBON - BERITA MALUKU. Hampir setiap tahun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku merekrut tenaga honorer baru, yang tersebar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sayangnya rekrutmen tenaga honorer yang diharapkan membantu kerja Pemerintah Daerah, dinilai malah membebankan keuangan daerah. Apalagi rekruitmen yang dilakukan tanpa melalui tahapan tes, atau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada masing-masing OPD. 

Menyikapi hal tersebut, DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Daerah, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera melakukan penertiban terhadap OPD-OPD yang masih merekrut honorer baru.

"Saya berharap ibu BKD tolong tertibkan segera itu honorer di Dinas," pinta Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu dalam rapat di rumah rakyat, karanag panjang, Ambon, Senin (16/10/2023).

Dirinya mengakui, tenaga honorer yang direkrut terkadang merupakan titipan atau kenalan dari pejabat, tanpa melihat kebutuhan tenaga yang ada pada masing-masing Dinas/Badan.

Hal ini bahkan dikeluhkan oleh beberapa OPD dalam pembahasan anggaran, misalnya Dinas Kelautan dan Periknanan, Dinas Pekerjaan Umum,

"Saya punya pengalaman beberapa kali membahas anggaran, misalnya di dinas perikanan, PU, itu isinya selalu mengeluh soal pegawai honorer,  sementara honorer banyak terus. Mereka mau di bayar pake apa, sementara honorer kita tahu terkadang titipan pejabat ini, pejabat itu. Karena ada kenalan disini lalu masuk disitu. Padahal semakin banyak honor maka anggaran kita hanya khusus dibayarkan untuk pegawai saja, sedangkan masyarakat dapat apa," tuturnya.

Politisi Demokrat itu berharap adanya kebijakan BKD untuk mengambil langkah konkrit mengenai hal ini. Sehingga usai seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak ada lagi rekrutmen honorer baru.

"Yang kategori PPPK oke, tetapi setelah PPPK jangan lagi diterima. Ini PPPK ada, tapi diluar PPPK juga masih masuk, hal ini yang perlu ditertibkan," tandasnya.