Rp760 Miliar Dialokasikan Bangun Daerah Perbatasan Di Maluku
AMBON - BERITA MALUKU. Dari total Rp7, 7 triliun, Pemerintah Pusat (Pempus) mengalokasikan Rp.760 miliar untuk membangun daerah perbatasan di Maluku.
Anggaran tersebut dikhususkan untuk empat daerah di Maluku yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, diantaranya Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kabupaten Kepulauan Aru.
Keempat daerah tersebut termasuk dalam Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2023.
"Kita melihat anggaran di Bappenas untuk pembangunan daerah perbatasan sebesar Rp7,7 triliun, tapi tersebar di berbagai kementerian/lembaga Dan pemda. Total di Maluku empat kabupaten lebih kurang Rp760 miliar," ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian kepada wartawan di kantor Gubernur, Rabu (14/06/2023).
Dikatakan, anggaran yang disiapkan Pempus untuk Gerbangdutas merupakan kebijakan dari Presiden Joko Widodo, untuk adanya pemerataan keadilan, dan membangun daerah perbatasan sebagai bentuk pertahanan negara.
Lebih dari itu juga menjadi sentra ekonomi dengan konsep membangun dari pinggiran desa, dan perbatasan.
Dalam pembangunan daerah perbatasan, kata Karnavian pemerintah menginginkan agar pembangunan daerah perbatasan dibangun dengan dua mekanisme dua arah, yaitu bottom up, dan mendengarkan usulan daerah.
Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara langsung, sehingga anggaran diperuntukan sesuai aturan.
"Misalnya di Kementerian A untuk daerah perbatasan tetapi digunakan bulan daerah perbatasan, itu tugas kami untuk pengawasan, dan melakukannya evaluasi. Kemudian khususnya daerah tadi anggaran tadi dari pusat, mekanismenya biasanya DAK misalnya Kementerian PUPR ada mata anggaran untuk bangun jalan, jembatan, bisa dikerjajana PUPR, bisa juga Pemda dengan uang di transfer namanya DAK untuk jalan, jembatan, runway atas permintaan kebutuhan daerah," tuturnya.
Untuk peresmian jalan maupun jembatan di Moa, MBD, Karnavian memastikan anggaran tersebut dimasukan dari APBD.
Namun apabila ada keburuhan lainnya, Mantan Kapolri itu memastikan akan tetap menjadi perhatian bersama Pempus untuk diprogramkan.
"Kalau ada kebutuhan lain misalnya runway nanti kota lihat apakah ada mata anggaran untuk membangun darah perbatasan. Disitu kita bisa arahkan kalau Kementerian Perhubungan gan tidak punya konsep uangnya diarahkan saja misalnya runway di tiakur, nanti kita bisa usulkan untuk program," pungkasnya.
