Launching Gerbangdutas, Mahfud MD: Kawal Penggunaan Anggaran Pembangunan Di Daerah Perbatasan Maluku
MBD - BERITA MALUKU. Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023 secara resmi dicanangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Turut didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam pencanangan berlangsung di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/06/2023).
Selain mencanangkan Gerbangdutas, Mahfud selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI itu juga menyerahkan bantuan 30 unit motor tempel 7,5 pk dan 6 unit genset 3000watt dari PT Pratama Nusantara.
Selain itu 750 paket bahan makanan pokok dari BRI dan 100 dari BNI, 6 unit solar cell 500wh dari BAZNAS, paket alat pertanian dari Kementerian Pertanian, 100 paket sembako dari Badan Pangan Nasional, 100 beras 10kg dari Badan Pangan Nasional, dan bantuan dana pembangunan Masjid Nurul Imam Tiakur sebesar Rp150 juta dari BAZNAS.
Tak hanya itu, Menko Polhukam juga menyaksikan penandatanganan prasasti 6 proyek atas apresiasi kerja di Tahun 2022, yaitu reservasi jalan di pulau Leti, pembangunan sekolah baru, rekonstruksi jalan di pulau Moa, pembangunan Gedung RS di Moa, penggantian jembatan, Pembangunan Lab Kimia Di SMA Negeri 9, yang bersumber dari DAK dan APBN dari Kementerian terkait.
Menko Polhukam Dalam sambutannya, mengatakan dengan dicanangkan Gerbangdutas maka BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di daerah perbatasan Maluku, termasuk di MBD.
Mahfud menjelaskan, di tahun ini pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp7,717 triliun tersebar dalam anggaran berbagai kementerian Lembaga untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten kota, dan pada 222 kecamatan lokasi prioritas termasuk di MBD.
"Ini harus dikawal bersama sehingga lokasi anggaran dapat optimal digunkan dan tujuan yang dicapai dalam upaya perbatasan dapat ditingkatkan," ujarnya.
Mahfud berharap semua pihak dapat berkontribusi nyata dalam program ini, dengan tekad membangun perbatasan dengan mengimplementasikan rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan tahun 2023 yang telah ditetapkan.
"Saya ingin Gerakan pembangunan Kawasan perbatasan ini dapat terimplementasi dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai,” tandasnya.
Mahfud juga mengingatkan agar Pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah hendaknya melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatsan wilayah negara dan Kawasan perbatasan tahun 2023 oleh kementerian dan Lembaga.
Hasil monitoring harus dikoordinasi kepada sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023, dan diharapkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai menghindarkan terjadinya 2 hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai terlibat terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanannya.
“Saya percaya dengan sinergitas dan kerja keras seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah serta masyarakat, maka upaya menghadirkan Negara di perbatasan dan pembangunan Indonesia, dari pinggiran untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai Kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan akan dapat menjadi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban,” tutupnya.
