Ditetapkan Sebagai Kampung Rumput Laut Dan Kepiting, Malra dan Malteng Belum Tersentuh Bantuan KKP
AMBON - BERITA MALUKU. Melihat potensi laut yang melimpah, Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian menetapkan beberapa daerah di Maluku sebagai kampung rumput laut dan kampung kepiting.
Kampung rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), dan Kampung Kepiting di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Penetapan kedua daerah tersebut sebagai penghasil komoditas rumput laut dan kepiting, berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Namun sayangnya, kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung kepada kedua dimaksud.
"Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan beberapa kabupaten di wilayah Maluku sebagai daerah, misalnya Maluku Tenggara sebagai kampung rumput laut, Malteng kampung kepiting. Namun nyatanya sampai hari ini dalam bentuk program tidak jalan, hanya dalam bentuk SK saja," ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (08/02/2023).
Dikatakan, KKP selaku pengagas program dimaksud seharusnya memberikan perhatian serius kepada Malra dan Malteng, bukan hanya menetapkan tapi tidak membuat program apapun kepada kelompok rumput laut maupun. Kepiting.
"Mestinya SK penetapan disertai dengan program kegiatan, mulai dari pemberdayaan. Misalnya di Malra kampung rumput laut mesti ada bantuan profgram pemberdayaan nelayan. Namun sampai saat ini belum ada," ucapnya.
Disingung penyebab tidak adanya program yang dibuat oleh KKP,, kata Ruslan alasan klasik dari Kementerian tidak tahu potensi yang ada di daerah untuk dibantu.
Olehnya itu, Hurasan meminta kepada Pemda Malra dan Malteng untuk mengkomunikasikak hal ini dengan Kementerian, sehingga kedepan ada program yang menyentuh langsung dalam pemberdayaan rumput laut maupun kepiting.
"Olehnya itu diminta anggota DPR RI harus ada perencanaan matang dari pemda baik kabupaten maupun provinsi mengkomunikasikan dengan DPR RI, supaya begitu ada penetapan Kementerian, itu di dorong anggarannya untuk ada program eksekusi," pintanya.
