DPRD Kecam Aksi Pemukulan yang Dilakukan Anggota Marinir Terhadap Warga Latta
AMBON - BERITA MALUKU. Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyesalkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh anggota marinir dari Lantamal IX Ambon, terhadap warga RT 006/RW 02, Desa Latta, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Minggu (13/12/2020) dini hari sekitar pukul 01.30 WIT.
"Sebenarnya kita sangat menyesalkan kejadian itu, karena perbuatan ini telah menciderai sapta prajurit sebagai pengayom dan pelindung masyarakat," tegas Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun kepada wartawan, di kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (14/12/2020).
Untuk itu, dia mendesak Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Danlantamal) IX Ambon, Laksma TNI Eko Jokowiyono untuk memberikan sanksi tegas, sesuai dengan aturan disiplin internal dari TNI AL.
"Karena kalau kita lihat, inikan warga sipil. Ada aparat keamanan dalam hal ini kepolisian, yang harus bertanggung jawab di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kalau mereka main hakim sendiri, ya bagaimana daerah ini. Tidak boleh ada sikap dan tindakan dari oknum-oknum prajurit seperti itu. Karena sangat menyalahi aturan," ujar Benhur.
Dia lantas meminta oknum-oknum anggota TNI AL tersebut dibina, dan diberi sanksi tegas. Menurutnya, tindakan yang dibuat tersebut tidak terpuji. Tindakan tersebut, lanjut Benhur, sama sekali tidak menunjukan kualitas sebagai prajurit yang baik di depan masyarakat.
Benhur kemudian membeberkan, jika Komisi I DPRD Provinsi Maluku juga telah menerima surat masuk, terkait dengan konflik yang terjadi di kawasan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dan OSM.
"Nanti setelah pimpinan komisi datang, kita akan segera menggelar rapat, untuk memastikan koordinasi agar seluruh masalah yang menganggu kamtibmas ini harus dituntaskan. Apalagi menjelang hari raya keagamaan, seperti Natal dan Tahun Baru. Yang kita inginkan adalah daerah ini aman," tandas Benhur.
Pihaknya juga, kata Benhur, akan berkoordinasi dengan Polda Maluku maupun Kodam XVI/Pattimura. Dan secara khusus, dia mendesak agar kepala asrama di OSM harus diganti.
"Peristiwa ini bukan baru satu kali terjadi, namun kejadiannya sudah berulang-ulang. Dan berdasarkan pengamatan saya, ada dugaan pembiaran. Mestinya sebagai kepala asrama itu, yang bersangkutan harus bertanggung jawab, dan mengkoordinasikan perihal kejadian-kejadian yang terjadi itu. Kenapa? Karena lokasi kejadian, berdekatan dengan asrama militer," tegas Benhur.
