Lima Anggota DPRD Tanimbar Dapil II Jaring Aspirasi Masyarakat
SAUMLAKI - BERITA MALUKU. Lima anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II kabupaten ini mengunjungi masyarakat di daerah pemilihannya. Kunjungan ini dilakukan saat masa reses anggota DPRD untuk masa sidang III tahun 2020 yang dilakukan selama delapan hari (15 -23 Oktober), dimana para anggota DPRD ini kembali ke daerah pemilihannya untuk bersilahturahmi serta dialog sekaligus menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Lima anggota dewan dari Dapil III antara lain, Jidon Kelmanutu (Wakil Ketua I DPRD), Nelson Lethulur (Sekretaris Komisi A), Nikson Lartutul (Ketua Komisi C), Semy Lilimwelat (Anggota Komisi C), dan Meky Seralurin (Anggota Komisi B).
Kelima wakil rakyat ini menghabiskan masa resesnya mengunjungi Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian sebagai tujuan pertama, kemudian melanjutkan ke Desa Makatian, Perusahan Mutiara yang berada di Pulau Weru, Dusun Sabal (Desa Persiapan), dan Desa Seira Blawat tak lepas dari kunjungan mereka.
Pantauan media ini, selama mengikuti perjalanan anggota dewan Dapil II ini, diketahui bahwa rata-rata aspirasi yang disampaikan masyarakat di empat desa yang dikunjungi banyak mengangkat sejumlah persoalan pokok, diantaranya tentang persoalan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, peternakan, akses jalan masuk ke desa, penyaluran bantuan sosial yang tak merata serta sarana telekomunikasi yang belum bisa diakses warga hingga saat ini.
Seperti halnya Desa Wermatang, untuk pendidikan, pembangunan gedung sekolah SMP yang masih sementara berjalan dan belum juga rampung dan dinikmati secara baik. Ada juga kekurangan tenaga guru sehingga program belajar menjadi terganggu. Warga juga mengeluhkan tentang sarana air bersih yang belum dapat mengalir ke setiap rumah warga, padahal tangkaian instalasi pipa sudah dipasangkan selama ini.
"Tenaga guru yang ada terkesan melayani setengah hati. Kepala Sekolah bahkan sudah dimutasikan ke Seira. Ada tiga guru yang sudah PNS. Sisanya guru honor tapi sudah tarik diri semua, dari tingkat PAUD sampai SMP. Untuk air bersih, ada sumur namun jika air laut surut, sumur juga kering. Pipa yang ada juga tidak dialiri air selama ini. Lalu apa fungsinya pipa-pipa tersebut?" ungkap salah seorang warga kepada media ini, Kamis (19/10/2020).
Sedangkan tentang kesehatan, warga Wermatang mengeluhkan bahwa tidak adanya stok obat-obatan pada Puskesmas Terpadu (Pustu) setempat. Bahkan ada warga yang mengungkapkan indikasi mafia obat-obatan yang dilakukan oleh petugas Pustu. Dari segi kendala komunikasi, warga menjelaskan bahwa pernah ada rencana pembagunan tower dan malahan warga telah turut menentukan lokasinya namun hingga kini, pembangunan tersebut bahkan dialihkan ke desa lainnya. Warga juga meminta agar pemda memperhatikan akses jalan masuk menuju desanya yang sudah mengalami kerusakan dimana-mana.
"Untuk komunikasi, sampai hari ini kami masih mengeluh. Lokasi sudah disiapkan dan diukur tapi alihkan ke desa lain. Jika kami salah, mohon penjelasan. Akhirnya untuk mencari jaringan saja, kami harus mencari ke tempat yang jauh. Apakah kita ini bukan warga Tanimbar dan warga Indonesia?" keluh bapak Alexander Rahanwaty.
Lain halnya dengan aspirasi yang disampaikan warga Desa Makatian. Warga menyampaikan kinerja dari perangkat Pemerintah Desa Makatian yang waktu kerjanya dihabiskan di Kota Saumlaki, sejak hari Senin hingga hari Sabtu baru berada di Desa. Hal tersebut sangat meresahkan warga setempat. Seakan, perangkat desa tidak memperhatikan warga desanya. Sedangkan kunjungan ke perusahan mutiara yang terletak pada Pulau Weru, para wakil rakyat ini lebih melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Hal tersebut disosialisasikan kepada para karyawan maupun kepada pimpinan perusahan tersebut.
Sedangkan kunjungan pada Dusun Sabal yang merupakan salah satu desa persiapan, hal utama yang menjadi kendala adalah masalah kelistrikan yang belum bisa diakses sama sekali. Masyarakat disana juga meminta kiranya diberikan bantuan satu buah mesin genset untuk dipakai di gereja. Selain itu, ada pembangunan gedung sekolah SD Negeri Jarak Jauh Saba yang belum juga diselesaikan sejak tahun 2013 hingga sekarang yang sumber dananya berasal dana dekonsentrasi Provinsi. Warga juga meminta agar ke depannya dapat dibangun sebuah Pustu pada desanya.
Aspirasi yang disampaikan warga Desa Seira, mereka mengusulkan agar jalan pada desa juga diperhatikan, serta bangunan pasar yang hingga sekarang belum bisa digunakan warga.
Menyikapi keluhan-keluhan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Jidon Kelmanutu yang juga sebagai Koordinator Komisi B berjanji kepada warga kalau pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang terkait dengan bidang kerja beliau di Komisi B DPRD. Komisi lain juga akan menindaklanjuti permasalahan yang lain sesuai dengan bidangnya. Untuk berbagai usulan pada kewenangan kabupaten, juga akan diteruskan ke pemerintah kabupaten serta DPRD.
Politisi Partai Golkar yang juga sebagai Sekretaris Komisi A DPRD KKT, Nelson Lethulur kepada warga menjelaskan kalau fakta yang ditemui saat menjaring aspirasi di lapangan, hampir seluruh desa-desa yang tidak dilalui proses intervensi program pemerintah, akibat dari tingkat partisipasi publik sangat rendah. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Pengetahuan Indonesia terhadap desa-desa yang tidak terintegrasi program.
"Situasi sekarang, dunia dilanda Pandemi Covid-19, tanpa kecuali Indonesia dan khususnya Tanimbar. Alhasil Dana Alokasi Umum (DAU) kita, dipotong hingga Rp258 milyar. Akhirnya keluhan-keluhan dasar seperti pendidikan untuk bangunan sekolah, infrastruktur air bersih, jalan, bahkan obat-obatan untuk kesehatan, turut terganggu," jelas Lethulur.
Sedangkan tiga anggota DPRD KKT lainnya, Meky Seralurin, Semi Lilimwelat, dan Nikson Lartutul, berjanji kepada masyarakat yang dikunjungi untuk setiap masukan yang terkait dengan bidang pendidikan dan lainnya, akan ditindaklanjuti dalam pembahasan komisinya. (ys)
