AMDAL Blok Masela, Watloly: Inpex Masih Menerapkan Sistim Kolonial Jepang Bagi MBD
AMBON - BERITA MALUKU. Ikatan Intelektual dan Mahasiswa Maluku Barat Daya (MBD) mendatangi DPRD Maluku, guna menyampaikan aspirasi terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Blok Masela, yang terkesan tidak menyentuh sampai di daerah yang juga wilayahnya masuk dalam Blok Masela.
Kepada awak media di baileo rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu (07/10), Prof DR Aholliab Watloly, dari Ikatan Intelektual MBD, mengatakan secara moral dan Iman, Blok Masela merupakan berkat, sehingga akan mensejahterakan masyarakat MBD, yang dikenal daerah termiskin, tertinggal, terbelakang, bahkan terdiskriminasi bahkan terjajah dari pembangunan Blok Masela.
Dalam proses AMDAL, pihaknya sudah bertemu dengan Inpex, bahkan ahli dari UI, UGM, Unpad dan ITS untuk kesekian kali, mulai dari AMDAL berbasis offshore di tahun 2016.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia secara tegas menolak AMDAL, yang disampaikan berdasarkan data ilmiah yang jelas. Dikarenakan pada tataran sekunder, soal pemetaan geografis sudah gagal, karena tidak mampu mempertanggugjawabkan data mereka, belum juga data primer.
"Untuk itu, kami sudah menolak dan saat itu ITS datang memohon maaf kepada saya, karena mereka sadar mereka berbohong. Saat itu saya katakan kami akan membuat surat ke lembaga anda, sebagai ilmuan dan prof saya malu lembaga ini karena menipu," ucapnya.
Setelah itu, menurutnya di periode kedua setelah AMDAL Onshore, mereka masih menggunakan cara-cara seperti itu.
Pihaknya melihat Inpex sebagai pihak dipercayakan negara untuk operator blok Masela masih menerapkan kolonial Jepang untuk MBD, dikarenakan masih mengadu dombakan MBD dengan KKT, mewariskan ekstrim trauma masa lalu, membantai hidup generasi, untuk puluh tahun yang akan datang.
"Saya kira dengan argument apapun tidak bisa di bolak balik, bahwa MBD tidak masuk daerah terdampak dan penghasil," tegasnya.
Sebagai senior intelektual, dirinya akan tetap memperjuangkan hal ini dengan baik.
"Guna apa saya jadi Prof, guna apa intelektual MBD begitu banyak di Maluku tidak melakukan sesuatu untuk menyatakan kebenaran, dan menyelematkan generasi dan alam MBD yang akan hancur dengan eksploitasi Blok Masela," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, mengatakan kedatangan intelektual terkait AMDAL, dari hasil kajian MBD tidak termasuk dalam daerah terdampak.
Ia mengakui, kajian yang dilakukan Ikatan Intelektual dibawa pimpinan Prof Watloly memiliki data jelas dan kuat berdasarkan foto dan kajian ilmiah.
Karena itu, pihaknya telah sepakat, hasil kajian Ikatan Intelektual MBD, akan dipakai sebagai salah satu untuk dibicarakan bersama OPD terkait, dalam hal ini Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, maupun Inpex.
"Komisi II sudah langsung menanyakan ke Inpex, dari situ sudah ada penjelasan, tetapi bagi kami ini harus ditindaklanjuti. Karena itu kita mencari waktu untuk membicarakan hal ini dengan Inpex, apakah itu diundang atau kita berangkat ke Jakarta bertemu mereka dengan data dari ikatan Intelektual," tuturnya.
Ditambahkannya, dalam pertemuan SKK migas dengan Pemda beberapa waktu lalu, ada lima kesepakatan yang sudah diambil, namun kesepakatan itu seolah-olah tidak mempunyai nilai apa-apa, seakan MBD ditinggalkan.
"Oleh karenanya, apa yang menjadi aspirasi dari Ikatan Intelektual MBD menjadi masukan untuk diambil langkah-langkah yang tepat," tandasnya.
