Ketua DPRD Maluku: RSUD Haulussy Ambon Tidak Manusiawi
http://www.beritamalukuonline.com/2019/05/ketua-dprd-maluku-rsud-haulussy-ambon.html
AMBON - BERITA MALUKU. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae menilai, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M Haulussy Kudamati, Ambon, tidak manusiawi, karena tidak melayani pasien dengan baik.
“Pernah saya tinjau langsung kondisi RSUD dr Haulussy, dan ternyata ada banyak masalah yang tidak terselesaikan hingga saat ini, baik itu berkaitan dengan tempat tidur pasien, pelayanan pasien yang tidak baik, soal tenaga medis yang memberlakukan pasien dengan tidak manusiawi dan masih banyak masalah lain,“ kata Huwae, Selasa (14/5/2019).
Karena itu, Huwae berharap Pemerintah Provinsi Maluku dibawah pemerintahan Murad Ismail -Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dapat mengelolah dengan baik rumah sakit berplat merah tersebut.
“Dengan adanya gubernur yang baru, maka Saya yakin masalah RSUD dr Haulussy dapat ditata lebih baik lagi,” ujar dia.
Dia juga mengkritisi RSUD dr Haulussy Ambon yang dinilai lalai dalam hal memperbaharui akreditasi sebagai salah satu indikator yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Karena itu, Huwae mengingatkan pemerintah daerah untuk serius memperhatikan kebutuhan utama masyarakat yang berkaitan dengan masalah kesehatan.
Pasalnya, dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama BPJS Kesehatan dengan RSUD dr Haulussy sangat merugikan masyarakat terutama peserta JKN-KIS. Mengingat RSUD dr Haulussy merupakan rumah sakit rujukan pusat di daerah Maluku dengan fasilitas dan tenaga medis lengkap yang belum dimiliki rumah sakit lain yang juga melayani peserta JKN-KIS.
“Saat ini peserta JKN-KIS tidak lagi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr Haulussy karena belum terakreditasi. Padahal, RSUD dr Haulussy punya fasilitas lengkap yang belum dimiliki rumah sakit lain. Karena itu, pemerintah daerah harus serius memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menuntaskan masalah ini. Dinkes maupun pihak rumah sakit terlambat dan salah dalam mengambil kebijakan. Mestinya sejak awal rumah sakit harus terakreditasi," tegas Huwae.
“Pernah saya tinjau langsung kondisi RSUD dr Haulussy, dan ternyata ada banyak masalah yang tidak terselesaikan hingga saat ini, baik itu berkaitan dengan tempat tidur pasien, pelayanan pasien yang tidak baik, soal tenaga medis yang memberlakukan pasien dengan tidak manusiawi dan masih banyak masalah lain,“ kata Huwae, Selasa (14/5/2019).
Karena itu, Huwae berharap Pemerintah Provinsi Maluku dibawah pemerintahan Murad Ismail -Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dapat mengelolah dengan baik rumah sakit berplat merah tersebut.
“Dengan adanya gubernur yang baru, maka Saya yakin masalah RSUD dr Haulussy dapat ditata lebih baik lagi,” ujar dia.
Dia juga mengkritisi RSUD dr Haulussy Ambon yang dinilai lalai dalam hal memperbaharui akreditasi sebagai salah satu indikator yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Karena itu, Huwae mengingatkan pemerintah daerah untuk serius memperhatikan kebutuhan utama masyarakat yang berkaitan dengan masalah kesehatan.
Pasalnya, dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama BPJS Kesehatan dengan RSUD dr Haulussy sangat merugikan masyarakat terutama peserta JKN-KIS. Mengingat RSUD dr Haulussy merupakan rumah sakit rujukan pusat di daerah Maluku dengan fasilitas dan tenaga medis lengkap yang belum dimiliki rumah sakit lain yang juga melayani peserta JKN-KIS.
“Saat ini peserta JKN-KIS tidak lagi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr Haulussy karena belum terakreditasi. Padahal, RSUD dr Haulussy punya fasilitas lengkap yang belum dimiliki rumah sakit lain. Karena itu, pemerintah daerah harus serius memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menuntaskan masalah ini. Dinkes maupun pihak rumah sakit terlambat dan salah dalam mengambil kebijakan. Mestinya sejak awal rumah sakit harus terakreditasi," tegas Huwae.