Menkes: Rumah Sakit Pratama akan Dibangun Di Lirang
http://www.beritamalukuonline.com/2019/04/menkes-rumah-sakit-pratama-akan.html
AMBON – BERITA MALUKU. Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek mengungkapkan pada tahun 2020 mendatang Rumah Sakit Pratama akan dibangun di Lirang.
Hal ini menindaklanjuti persoalan kesehatan yang ada di daerah perbatasan di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang kerap menjalani pengobatan di Timor Leste dibanding ke Ambon yang merupakan ibukota provinsi Maluku.
"Nanti kita akan berikan Rumah Sakit Pratama, proposal sudah diterima, nanti dikaji perencanaannya kita ajukan ke Kemenkeu dan Bappenas disetujui tahun depan 2020," ujar Menkes kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja kesehatan daerah provinsi Maluku, yang berlangsung di santika hotel, Senin (8/4).
Menurutnya, diperlukan kajian dan perencanaan disebabkan anggaran yang diperuntukan untuk pembanguna Rumah Sakit Pratam dari keuangan negara.
"Kajiannya dan perencanaannya harus matang dulu, emang ini mau bikin apa, ini uang negara, nggak boleh main-main, udah dikasi nggak dijadikan, itu jadi masalah, sekarang harus bener-bener, kalau nggak dipertanyakan Kemenkeu," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan kesehatan di daerah, kata Menkes diperlukan kerjasama yang baik dengan pempus.
“Saya tidak tiap hari ada disini, yang tau kan orang lirang, seharusnya dia tahu kebutuhan masyarakatnya, saat kebutuhan masyarakat kita akan bersama-sama cek and ricek kemudian kita berjuang untuk minta uangnya. Ini uang rakyat, harus kembali ke rakyat,"tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS mengatakan dari target pembangunan 64 RS Pratama di Indonesia untuk wilayah-wilayah yang belum memiliki RS maupun wilayah perbatasan, 62 unitnya sudah selesai.
"Tahun ini tinggal 2 (yang belum selesai). Kalau ada kebutuhan bisa diajukan dan akan segera dikaji, kalau diperlukan maka menjadi kewajiban untuk memfasilitasi," jelasnya.
Hanya saja, yang paling penting kata dia, jika permintaan sudah disetuji Kementerian, maka daerah harus siapkan instalasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasionalnya.
"Tapi yang penting saat sudah disetujui dibangun, daerah tidak bisa memenuhi janjinya terkait SDM dan operasional. Kalau minta tapi juga harus konsekuen, jangan sampai dibangun RS Pratama tapi tidak disiapkan isntalasi SDM dan biaya operasional. Tapi kalau sama-sama komitmen, Insya Allah akan disetujui, sebagai sebuah kebutuhan yang harus," tandasnya.
Hal ini menindaklanjuti persoalan kesehatan yang ada di daerah perbatasan di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang kerap menjalani pengobatan di Timor Leste dibanding ke Ambon yang merupakan ibukota provinsi Maluku.
"Nanti kita akan berikan Rumah Sakit Pratama, proposal sudah diterima, nanti dikaji perencanaannya kita ajukan ke Kemenkeu dan Bappenas disetujui tahun depan 2020," ujar Menkes kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja kesehatan daerah provinsi Maluku, yang berlangsung di santika hotel, Senin (8/4).
Menurutnya, diperlukan kajian dan perencanaan disebabkan anggaran yang diperuntukan untuk pembanguna Rumah Sakit Pratam dari keuangan negara.
"Kajiannya dan perencanaannya harus matang dulu, emang ini mau bikin apa, ini uang negara, nggak boleh main-main, udah dikasi nggak dijadikan, itu jadi masalah, sekarang harus bener-bener, kalau nggak dipertanyakan Kemenkeu," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan kesehatan di daerah, kata Menkes diperlukan kerjasama yang baik dengan pempus.
“Saya tidak tiap hari ada disini, yang tau kan orang lirang, seharusnya dia tahu kebutuhan masyarakatnya, saat kebutuhan masyarakat kita akan bersama-sama cek and ricek kemudian kita berjuang untuk minta uangnya. Ini uang rakyat, harus kembali ke rakyat,"tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS mengatakan dari target pembangunan 64 RS Pratama di Indonesia untuk wilayah-wilayah yang belum memiliki RS maupun wilayah perbatasan, 62 unitnya sudah selesai.
"Tahun ini tinggal 2 (yang belum selesai). Kalau ada kebutuhan bisa diajukan dan akan segera dikaji, kalau diperlukan maka menjadi kewajiban untuk memfasilitasi," jelasnya.
Hanya saja, yang paling penting kata dia, jika permintaan sudah disetuji Kementerian, maka daerah harus siapkan instalasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasionalnya.
"Tapi yang penting saat sudah disetujui dibangun, daerah tidak bisa memenuhi janjinya terkait SDM dan operasional. Kalau minta tapi juga harus konsekuen, jangan sampai dibangun RS Pratama tapi tidak disiapkan isntalasi SDM dan biaya operasional. Tapi kalau sama-sama komitmen, Insya Allah akan disetujui, sebagai sebuah kebutuhan yang harus," tandasnya.