Panitia Pelaksanaan Deklarasi Kabupaten Babar Damer Akan Dibentuk

BERITA MALUKU. Masyarakat Pulau–Pulau Babar dan Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah bersepakat untuk memekarkan wilayahnya menjadi sebuah kabupaten baru terlepas dari kabupaten induk (Kabupaten MBD).

Informasi yang diterima media ini, akhir pekan kemarin, menyebutkan bahwa pada 27 Agustus 2018 lalu, sejumlah pihak dari dua wilayah kepulauan itu sudah melakukan rapat di aula Kecamatan PP Babar. Bahkan pertemuan itu juga dihadiri sejumlah instansi terkait untuk membicarakan pembentukan panitia pelaksana deklarasi pemekaran Kabupaten Babar Damer.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa, nantinya deklarasi akan diselenggarakan di Kecamatan Pulau-Pulau pada 28 Oktober 2018 mendatang.

Sebelumnya, rapat untuk jadwal deklarasi dipimpin Camat PP Babar, J. Untajana, Camat Babar Timur, D. Heljanan, Camat Pulau Masela, H. Bebena, Kapolsek  PP. Babar AKP. M. Letelai, Dandramil Tepa. Serka. Masrun Pattiwael, dan Ketua Latupati PP. Babar, L. Imuly serta dihadiri hampir seluruh kepala desa se-Kecamatan Pulua Babar dan Damer.

Tiga camat yang berhalangan, tak hadir dalam rapat yakni Camat Dawelor Dawera, Camat Pulau Wetang dan Camat Pulau Damer, serta beberapa kepala desa lainnya.

Pembentukan panitia pelaksana deklarasi kabupaten Babar Damer akhirnya ditetapkan oleh pimpinan rapat melalui musyawarah bersama. Dan J.  Malle. S.Th, terpilih seagai ketua panitia pelaksana deklarasi kabupaten kepulauan Babar Damer. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia, L. Imuly, Sekertaris I, M. Leunufna, Sekertaris II,  D.M. Engel, Bendahara I, Alex Angky, dan Bendahara II, Ny. D. Tjiang.

Camat PP. Babar, J. Untajana mengaku, yang menjadi dasar pembentukan panitia pelaksana deklarasi pemekaran kabupaten ini, hingga nanti ditetapkan sebagai sebuah kabupaten adalah agar memperpendek rentang kendali dalam pelayanan pemerintah yang lebih dekat pada masyarakat dan membangun akses ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.

“Untuk pulau Dawelor dan Dawera sangat mendukung terbetuknya kabupaten tersebut. Namun yang pasti bila program ini terbentuk maka pemerintah secara tak langsung sudah memperpendek rentang kendali di wilayah kepulauan terluar yang berbatasan dengan Australia ini terkait dengan proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tambah Kepala Desa Wiratan, Ferry. N. Saily.