Mahasiwa FKIP Ancam Demo Tutup JMP, Buntut Bangunan Tukar Guling Belum Kelar
http://www.beritamalukuonline.com/2018/06/mahasiwa-fkip-ancam-demo-tutup-jmp.html
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, aksi protes yang bakal dilakukan dengan menutup JMP ini dikarenakan lembaga itu menganggap pemerintah tidak serius memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan di Maluku.
Bagaimana tidak, proyek bangunan perkuliahan untuk FKIP yang ditangani Dinas PU tersebut sudah berjalan tujuh tahun lebih tapi belum kelar-kelar juga.
Ketua Jurusan MIPA FKIP Unpatti, Dr. Anderson Palinusa. M.Pd yang dikonfirmasi wartawan membenarkan ada rencana aksi protes terkait lambannya pembangunan gedung itu.
"Kami menilai, sebagai stek holder yang punya tanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan di Maluku yang saat ini lagi terpuruk Pemprov Maluku tidak serius. Karena memang pembangunan infrastruktur adalah salah satu penunjang aktifitas pendidilan. Apalagi saat ini FKIP sangat membutuhkan bangunan baru, mengingat jumlah mahasiswa FKIP sangat banyak, dan setiap tahun terus bertambah. Bayangkan, setengah dari jumlah mahasiswa di Unpatti adalah mahasiswa FKIP. Jadi kita memang merencanakan akan menggelar aksi protes," kata Dr. Anderson L Palinussa M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan MIPA FKIp kepada wartawan, Senin (4/6/2018), di Ambon.
Palinusa menambahkan, saat ini ada program pemerintah pusat di FKIP yaitu Program Provesi Guru yang juga harus dijalankan, sementara gedung perkuliahan yang ada tidak mencukupi.
Ia membeberkan, karena jumlah mahasiswa dan jurusan yang banyak saat ini saja untuk kegiatan perluliahan, FKIP harus terbagi dua, sebagian beraktifitas di kampus PGSD dan sebagian lagi di Poka.
Pemerintah harus menyadari ini. Bagaimana mau meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku, termasuk kualitas Uji Kompetensi Guru (UKG) yang jug terpuruk kalau untuk pembangunan infrastruktur saja pemerintah sudah tidak serius seperti ini," kata dia.
Palinussa yang juga anggota Senat fakultas ini menambahkan, Senat FKIP sudah beberapa.kali mendesak dekan, bahkan rektor untuk persoalan belum kelar-kelarnya proyek bangunan tukar guling tersebut.
"Dari pihak rektorat bahkan sudah beberapa kali menghubungi Said Assagaff saat masih aktif menjadi gubernur dan sudah beberapa kali dilakukan kunjungan ke lokasi proyek yang terletak di sebelah gedung perpustakaan Unpati itu," bebernya.
Kontraktornya, lanjut dia, bahkan juga sudah dipanggil untuk diperintahkan melanjutkan pekerjaannya tapi terkesan tidak serius dan main-main.
"Saat ini bahan-bahan yang tidak seberapa itu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Pekerjaan sudah terhenti lagi. Lalu kapan bangunan ini bisa selesai. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus dilawan," ujar Palinussa.
Ia lalu membandingkan pekerjaan JMP dengan dana ratusan milyar bisa rampung, bahkan proyek kompensasi pembangunan pelabuhan untuk TNI AL di Tawiri yang anggarannya sangat besar bisa berjalan dengan baik, sementara kompensasi untuk penggantian lahan milik Unpatti untuk bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai begitu saja. "Ini sudah keterlaluan sekali," kesalnya.
Ia juga mengharpkan agar Reskrimsus Polda Maluku dan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku segera mengambil langkah untuk memproses masalah ini dan yang terpenting adalah agar pembangunan Infrastruktur penunjang pendidikan itu harus diselesaikan segera.
"Krimsus dan Kejati sudah harus memanggil pihak-pihak yang bertanggunjawab baik di Dinas PU Maluku maupun pihak kontraktor yang terkesan tidak serius. Bagaimanapun juga pembangunan infrastruktur pendidikan ini harus selesai mengingat sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan," tekan dia.
Doktor muda yang juga mantan Sekretaris KNPI Maluku ini juga mengakui, aksi protes dengan menutup JMP yang direncanakan pihak FKIP ini adalah alternatif lain yang segera dilakukan agar pemerintah bisa membuka mata.
"Biar perlu kita blokir JMP selama seminggu agar pemerintah bisa bereaksi dengan cepat untuk menyelesaikan gedung tersebut" tandasnya.
Konsolidasi untuk aksi ini, kata dia lagi, sementara dilakukan dan direncanakan kekuatan penuh mahasiswa FKIP akan diturunkan.
"Besok kita segera layangkan surat ijin untuk aksi dan direncanakan Jumat, 8 Juni 2018 ini aksi protes akan digelar," pungkas Anderson Palinussa. (RIO)
