Anggaran Pramuka Kabupaten Bursel Rp970 Juta
http://www.beritamalukuonline.com/2018/03/anggaran-pramuka-kabupaten-bursel-rp970.html
BERITA MALUKU. Anggaran Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pramuka Kwartir Maluku yang berlangsung di Kabupaten Buru Selatan adalah sebesar Rp970 juta. Anggaran tersebut merupakan anggaran murni milik Pramuka Kabupaten Bursel berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bursel tahun 2018.
"Anggaran untuk pramuka selama setahun sebesar Rp970 juta untuk membiayan kegiatan pramuka dalam setahun," kata Ketua Panitia Rakerda Pramuka Kwartir Maluku, yang kini masih menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Hamis Souwakil kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/3/2018).
Pelaksanaan Rakerda Pramuka selama dua hari di Buru Selatan itu berlangsung pada Jumat (9/3/2018) hingga Sabtu (10/3/2018), dan dibuka Ketua Kwartil Gerakan Pramuka Maluku, J. Patty itu.
Kegiatan dinilai biasa-biasa saja dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.
"Memang benar, karena kegiatan dilaksanakan di kantor bupati baru dan di kantor bupati lama," ujarnya.
Menurut Souwakil, pihaknya hanya membiayai urusan konsumsi dan transportasi serta biaya sewa kamar penginapan sebagai sekertariat.
"Untuk biaya transportasi pulang pergi oleh masing-masing Kwartir dari daerah masing-masing," jelasnya.
Pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp1 milyar lebih, tetapi dalam DPA hanya sebesar Rp970 juta.
"DPRD menganggarkan satu milyar lebih tetapi setelah dilihat di DPA yakni sebesar Rp970 juta," tutur Souwakil. (AZMI-e)
"Anggaran untuk pramuka selama setahun sebesar Rp970 juta untuk membiayan kegiatan pramuka dalam setahun," kata Ketua Panitia Rakerda Pramuka Kwartir Maluku, yang kini masih menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Hamis Souwakil kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/3/2018).
Pelaksanaan Rakerda Pramuka selama dua hari di Buru Selatan itu berlangsung pada Jumat (9/3/2018) hingga Sabtu (10/3/2018), dan dibuka Ketua Kwartil Gerakan Pramuka Maluku, J. Patty itu.
Kegiatan dinilai biasa-biasa saja dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.
"Memang benar, karena kegiatan dilaksanakan di kantor bupati baru dan di kantor bupati lama," ujarnya.
Menurut Souwakil, pihaknya hanya membiayai urusan konsumsi dan transportasi serta biaya sewa kamar penginapan sebagai sekertariat.
"Untuk biaya transportasi pulang pergi oleh masing-masing Kwartir dari daerah masing-masing," jelasnya.
Pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp1 milyar lebih, tetapi dalam DPA hanya sebesar Rp970 juta.
"DPRD menganggarkan satu milyar lebih tetapi setelah dilihat di DPA yakni sebesar Rp970 juta," tutur Souwakil. (AZMI-e)