Gubernur Harap BIAN Maluku Tidak Berorientasi Politik

BERITA MALUKU. Organisasi kemasyarakatan Badan Investigasi Aset Daerah (BIAN) Maluku, diharapkan sebagai mitra kerja pemerintah yang memiliki struktur kepengurusan tersebar di seluruh Indonesia, untuk turut serta berpatisipasi dalam upaya menjaga keutuhan NKRI serta berperan sebagai fasilitator dalam berbagai persoalan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Maluku Said Assagaff berharap DPD BIAN Maluku tidak hanya beorientasi politik, ataupun dibentuk karena pesanan politik dan tidak hanya memperjuangkan kepentingan tertentu pula.

"Pada hakekat fungsinya sebagai mitra pemerintah dan berperan membentuk suatu sistem kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945," ujar Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II setda Maluku, Marice Lopulalan, pada pelantikan DPD BIAN Maluku dan DPC di sembilan kabupaten dan kota, berlangsung di Marina Hotel, Kamis (19/10/2017).

Untuk itu, pelantikan ini merupakan wijud nyata komitmen warga negara dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta berpatisipasi dalam upaya membantu pemerintah dalam pengawasan.

Dijelaskan, pengawasan terhadap barang/aset negara atau daerah, perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat berhasil dan berdayaguna. Oleh lembaga pengguna dan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap barang/aset.

"Dalam prakteknya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih ditemukan pengelolaan kekayaan negara, baik anggaran maupun aset belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan bersama," ujarnya.

Dengan demikian, kata Assagaff perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dan komprehensif untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan aset negara dan daerah, yang berkompetensi menyebabkan kerugian negara dan daerah.

"Kita harus membangun jejaring kerjasama untuk mencegah terjadinya kebocoran dan kerugian negara serta daerah.

Oleh karena itu, selaku pemerintah pusat di daerah, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah serta mencegah terjadinya pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menyelematkan aset negara.

Kepengurusan DPD BIAN Maluku dan DPC 11 kabupaten/kota dilantik secara langsung oleh ketua DPP BIAN Parlaungan Nasution.

Untuk diketahui, Freddy Tamaela dan Octovianus Tupan dipercayakan sebagai ketua dan seketaris DPD (BIAN).

Sedangkan wakil ketua Alfaris Arloy dan Sam Habib Monny, Bendahara La Tarisa Lakumba dan David Passal.