Gubernur Maluku Mengeluh, Realisasi DAU Hitung Luas Laut Belum Jelas

BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Said Assagaff mengeluhkan janji Presiden Joko Widodo mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) memperhitungkan luas laut daerah ini yang belum jelas realisasinya.

"Saya mengeluhkan kepada Tim Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diketuai Abdul Malik Fadjar saat bersilaturahmi di Ambon pada 13 September 2017 agar bisa mengingatkan Presiden," kata Gubernur, dikonfirmasi, Kamis (14/9/2017).

Pertimbangannya, laut Maluku seluas 92,4 persen dari luas wilayah daerah ini yang mencapai 705.645 KM2, memiliki 1.342 pulau, berpenduduk 1,8 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/ kota dengan 1.198 desa dan 33 kelurahan.

"Jadi DAU Maluku seharusnya memperhitungkan luas laut agar bisa mengoptimalkan pemerataan pembangunan serta optimalisasi pemerintahan maupun pelayanan sosial karena dana yang dialokasikan pemerintah pusat lebih besar," ujarnya.

Gubernur mengakui, keluhannya ini juga sudah disampaikan kepada Tim Wantimpres yang diketuai Sri Adiningsih saat berkunjung ke Ambon pada April 2017.

Selain itu, Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan saat Musrembang bersama Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada April 2017.

"Saya juga sudah mengarahkan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir dan Kepala Bappeda, Anthonius Sihaloho untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan maupun lainnya agar DAU bisa dihitung berdasarkan luat laut pada 2018," tandas Gubernur.

Ketua Tim Wantimpres, Abdul Malik Fadjar menyatakan, keluhan Gubernur Maluku akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami memahami dengan karakteristik wilayah Maluku, maka transportasi ataupun penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat sangat mahal," ujarnya.

Mantan Menteri Agama saat Presiden B.J Habibie ini menilai pembangunan dan kemajuan Maluku saat ini semakin baik, kendati masih nomor empat termiskin di Indonesia.

"Maluku sudah semakin baik dan keluhan realisasi DAU memperhitungkan luas laut maupun peluang pengembangan daerah ini dengan memprioritaskan sektor pariwisata maupun kelautan dan perikanan akan disampaikan kepada Presiden sehingga direalisasikan pada tahun anggaran 2018," tegas Abdul Malik.