Lailossa: Stop Berpolemik Soal SK DPP di Medsos, Kalau Tidak Mau Disangsi

BERITA MALUKU. Calon Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tengah (Malteng) terpilih, Rudolf Lailosa menegaskan, mestinya semua kader Golkar Maluku Tengah lebih tenang dan tidak beropini liar di media sosial (medsos) terkait keputusan DPP, dan tidak boleh menganggap keputusan DPP inkonstitusional.

Menurutnya, sebagai kader yang tunduk dan patuh terhadap AD ART Partai Golkar, kader wajib mengikuti perintah DPP.

"Saya tegaskan, keputusan DPP sudah bulat dan mewajibkan adanya Musda dengan agenda penetapan saya sebagai ketua terpilih sesuai SK DPP bernomor: B.1064 GOLKAR/IV/2017. Kami tidak segan-segan melaporkan ke DPP. Siapa saja yang menganggap SK tersebut bohong atau inkonstitusional lewat medsos, dan ia bisa dikenakan sangsi Oleh DPP," tandas Rudolf, saat duhubungi, Senin (1/52017).

Menurutnya, bisa saja langkah pemecatan dilakukan DPP jika kicauan kader selalu dan terus mengkibuli SK DPP tersebut.

"Saya ingatkan pada kader, stop mengatakan SK tersebut bohong atau inkonstitusional lewat media sosial. Kader bisa dipecat. Keputusan DPP yang saya pegang ini sah dari ketua umum. Dan bagi yang bukan kader Golkar juga berhenti beropini berlebihan di medsos, jika tidak mau dilaporkan kepada pihak berwajib," tegas Lailosa.

"Sistim di Golkar adalah sistim sentralistrik. Mari kita jaga marwah ketua Umum," pintahnya.