Jambore Poros Maritim Rekomendasi 12 Point ke Presiden
http://www.beritamalukuonline.com/2017/05/jambore-poros-maritim-rekomendasi-12.html
12 Rekomendasi tersebut dibacakan secara langsung oleh Ketua DPD KNPI Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsia dan Ketua DPP KNPI Bidang Maritim, Baharudin Farawowan di lapangan terbuka Gong Perdamaian, Ambon, disaksikan langsung sejumlah penurus DPP dan DPD KNPI, Rabu (3/5/2017).
12 ponti Rekomendasi yakni pertama, meminta kepada Presiden Republik Indonesia mencanangkan tagline "Beta Indonesia Beta Bangga Bangsa Mairitim Indonesia" yang telah dilaunching oleh Menteri Pemuda dan Olaharaga RI, Imam Nahrawi mewakili Presiden RI dalam JNPMP II di kota Ambon pada tanggal 25 April 2017 sebagai tagline spirit kemaritiman nasional.
Kedua, meminta kepada Presiden RI dan Instansi Pemerintah terkait (Kementrian Parawisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lain-lain) serta Pemerintah Daerah setempat untuk memberi perhatian khusus dalam pembangunan aksebilitas menuju destinasi wisata bahari (pulau-pulau kecil, pesisir dan laut) serta pembangunan infrastruktuur dan sarana prasarana yang mash rendah dan sulit terjangkau di wilayyah kepulauan di Indonesia yang menjadi destinasi wisata bahari
Ketiga, mendorong Pemerintah Republik Indonesia segera melahirkan undang-undang Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) agar terciptanya sistem tata kelautan yang mendukung visi bangsa menjadi poros maritim dunia.
Keempat, mengingat keanekaragaman hayati yang terkandung di laut Banda, maka kami mendorong Bapak Presiden RI untuk "menetapkan laut Banda sebagai aset perikanan kelautan dunia" sehingga konservasi habitat lautnya dapat terjaga dan pengamanan pengelolaan sumber daya perikana di laut Banda dapat dingunakan secara maksimal untuk kemakmuran bangsa.
Kelima, mendorong JNPMP sebagai program nasional berkelanjutan DPP KNPI dan Pemerintah Pusat, dalam rangka mengimplementasikan nawacita Presiden RI, menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Keenam, meminta kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI agar adanya Kurikulum Kemaritiman bagi pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya pemeliharaan sumberdaya kemaritiman nasional.
Ketujuh, meminta Presden RI dan instansi terkait (Badan Keamanan Laut, Kementrian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perikanan dan kelautan dan Badan Nasiobal Penannggulangan Bencana) agar SATGAS PEmuda yang di gagas DPP KNPI dan telah dideklarasikan dalam jambore JNPMP I pada tanggal 27 April 2016 di kepulauan Bangka Belitung menjadi mitra pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pemeliharaan kelestarian sumber daya kelautan, penanggulangan bencan tsunami dan penegakan kelautan maritim NKRI.
Delapan, mengingat tingginya potensi pelanggaran di laut Indonesia dan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pengamanan laut, kami mendorong llahirnya undang-undang tentang badan keamanan laut (BAKAMLA).
Sembilan, mendiring upaya 8 Gubernur dari provinsi kepulauan, untuk segera melakukan pertemuan (rapat koordinasi) guna memformulasi kemballi perjuangan 8 provinsi kepulauan serta meminta kepada pemerintah pusat agar 8 provinsi kepulauan menjadi daerah percontohan, pengembangan maritim nasional, demi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sepuluh, guna meningkatkan kapasitas IPTEK kemaritiman, kami meminta kepada pemerintah pusat agar memberikan beasiswa SMK< dan penguruan tinggi menimal 1000 orang pertahun bagi pemuda Indonesia berprestasi.
Sebelas, meminta DPP KNPI untuk melakukan judical review undang-undang nomor 31 tahun 2010 tentang perikanan khususnya mengkonversi undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (minerba), agar pembagian keuntungan 10 persen di berikan kepada daerah penghasil.
Duabelas, kepada DPP KNPI agar menetapkan salah saty dari 6 provinsi kepulauan yang belum menjadi tuan rumah Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan NTB, Provinsi Kepulauan NTT, Provinsi Kepulauan Sulawesi Tenggara, Provinsi Kepulauan Sulawesi Utara dan Provinsi Kepulauan Maluku Utara) sebagai tuan rumah JNPMP ke-III tahun 2018.
Rekomendasi tersebut ditandatanganii langsung oleh Bahrudin Farawowan Ketua DPP KNPI Bidang Martim, Sedek Rahman Bahta Korwil DPP KNPI untuk Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina ketua DPD KNPI Provinsi Maluku mengetahui Ketua Umum Muhammad Rifai Darus dann Seketaris Jenderal Sirajudin Abdul Wahab.
Ketua DPD KNPI Maluku Bisri AAs Shiddiq Latuncconsina, mengatakan rekkomendasi akan dirindaklanjuti oleh DPP KNPI dengan menyurati presiden, dan beberapa kementrian terkait. dan selanjutnya melakukan road show ke DPR dan DPD untuk diagendakan menjadi perjuangan bersama.
"ini menjadi upaya yang dilakukan oleh pemuda Indonesia, sebuah iktiar berdasarkan kesepakatan bersama dalam ragka mempercepat kesejahteraan dan kemakmuran anak bangsa di Indonesia, khususnya 8 provinsi kepualaun," pungkasnya.
