Gaji Guru di Kecamatan Pulau Babar MBD Sering Terlambat
http://www.beritamalukuonline.com/2017/05/gaji-guru-di-kecamatan-pulau-babar-mbd.html
BERITA MALUKU. Sejumlah guru di Kecamatan Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengaku resah, karena tak menerima gaji tepat waktu. Terlambatnya gaji guru sudah menjadi hal biasa dari sejak kabupaten MBD masih bergabung dengan dua kabupaten induk, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).
Walaupun MBD sudah menjadi kabupaten definitif hingga menginjak usia delapan tahun, namun belum juga ada perubahan menyangkut kesejahteraan guru di wilayah terdepan NKRI itu.
Informasi yang diperoleh Berita Maluku Online dari sejumlah kepala sekolah maupun guru yang bertugas di Pulau Babar, Rabu (3/5/2017) menyebutkan, para tenaga pendidik tak menerima gaji secara rutin tiap awal bulan, melainkan pada akhir bulan berjalan, bahkan ada sampai molor hingga dua atau tiga bulan.
“Ini yang bikin kita pusing. Guru-guru di Babar semuanya terima gaji terlambat bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Kabupaten ini sudah mekar, lalu rentang kendali sudah diperpendek, namun sama saja, tak ada bedannya waktu masih di bawah kabupaten MTB dan Maluku Tenggara,” kata salah satu guru di Tepa, ibukota Kecamatan Pulau Babar, yang tidak mau namanya disebut.
Dia mengaku kesal lantaran Bupati Barnabas Orno sepertinya tak peduli dengan nasib para guru yang baru saja merayakan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei kemarin.
Camat Pulau Babar yang dikonfirmasi tak berada di tempat, namun Sekretaris Camat (Sekcam), Hengky Bebena yang mewakili camat mengatakan, keterlambatan gaji guru di wilayahnya disebabkan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten MBD sebelumnya memotong seluruh gaji guru yang melakukan kredit pada bank, dan tidak serta-merta mengirim data gaji guru ke pihak kecamatan untuk dilakukan pembayaran gaji, namun dipending hingga selesai proses penyelesaian administrasi pemotongan kredit (Mulai dari guru SD hingga SMA) kemudian diserahkan kepada pihak kecamatan untuk proses selanjutnya.
“Tapi bendahara dinas tak sebutkan mana saja yang dipotong (Gaji guru yang lakukan kredit) ke bendahara kecamatan,” kata lelaki yang akrab disapa bung Hengky ini.
Kendati begitu, Sekcam ini mengaku heran, sebab di Kecamatan Pulau Babar terdapat dua Bank, yakni Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), itu menurutnya bisa diproses soal pemotongan kredit tersebut, bukan sebaliknya menjadikan itu sebagai alasan sehingga membuat gaji guru terlambat di tingkat kecamatan menjadi tambah parah.
Bendahara kecamatan Pulau Babar yang enggan menyebutkan namanya, ketika ditanya, singkat menjawab, bahwa gaji guru sudah ada tetapi pihaknya masih menunggu daftar gaji dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten di Tiakur, ibukota kabupaten MBD untuk dilakukan pembayaran.
Senada dengan itu, Pembantu bendahara bayar Kecamatan Pulau Babar, Simon Pelata menyatakan hal yang sama, yakni pada dasarnya keterlambatan gaji guru disebabkan pihaknya sering menunggu turunnya daftar gaji dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten MBD untuk proses pembayaran gaji guru.
Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten MBD belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan lambatnya proses pembayaran gaji bagi para guru yang banyak mendiami pulau-pulau terluar yang berbatasan lansgung dengan Australia dan Negara Timor Leste tersebut. (EKOe).
Walaupun MBD sudah menjadi kabupaten definitif hingga menginjak usia delapan tahun, namun belum juga ada perubahan menyangkut kesejahteraan guru di wilayah terdepan NKRI itu.
Informasi yang diperoleh Berita Maluku Online dari sejumlah kepala sekolah maupun guru yang bertugas di Pulau Babar, Rabu (3/5/2017) menyebutkan, para tenaga pendidik tak menerima gaji secara rutin tiap awal bulan, melainkan pada akhir bulan berjalan, bahkan ada sampai molor hingga dua atau tiga bulan.
“Ini yang bikin kita pusing. Guru-guru di Babar semuanya terima gaji terlambat bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Kabupaten ini sudah mekar, lalu rentang kendali sudah diperpendek, namun sama saja, tak ada bedannya waktu masih di bawah kabupaten MTB dan Maluku Tenggara,” kata salah satu guru di Tepa, ibukota Kecamatan Pulau Babar, yang tidak mau namanya disebut.
Dia mengaku kesal lantaran Bupati Barnabas Orno sepertinya tak peduli dengan nasib para guru yang baru saja merayakan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei kemarin.
Camat Pulau Babar yang dikonfirmasi tak berada di tempat, namun Sekretaris Camat (Sekcam), Hengky Bebena yang mewakili camat mengatakan, keterlambatan gaji guru di wilayahnya disebabkan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten MBD sebelumnya memotong seluruh gaji guru yang melakukan kredit pada bank, dan tidak serta-merta mengirim data gaji guru ke pihak kecamatan untuk dilakukan pembayaran gaji, namun dipending hingga selesai proses penyelesaian administrasi pemotongan kredit (Mulai dari guru SD hingga SMA) kemudian diserahkan kepada pihak kecamatan untuk proses selanjutnya.
“Tapi bendahara dinas tak sebutkan mana saja yang dipotong (Gaji guru yang lakukan kredit) ke bendahara kecamatan,” kata lelaki yang akrab disapa bung Hengky ini.
Kendati begitu, Sekcam ini mengaku heran, sebab di Kecamatan Pulau Babar terdapat dua Bank, yakni Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), itu menurutnya bisa diproses soal pemotongan kredit tersebut, bukan sebaliknya menjadikan itu sebagai alasan sehingga membuat gaji guru terlambat di tingkat kecamatan menjadi tambah parah.
Bendahara kecamatan Pulau Babar yang enggan menyebutkan namanya, ketika ditanya, singkat menjawab, bahwa gaji guru sudah ada tetapi pihaknya masih menunggu daftar gaji dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten di Tiakur, ibukota kabupaten MBD untuk dilakukan pembayaran.
Senada dengan itu, Pembantu bendahara bayar Kecamatan Pulau Babar, Simon Pelata menyatakan hal yang sama, yakni pada dasarnya keterlambatan gaji guru disebabkan pihaknya sering menunggu turunnya daftar gaji dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten MBD untuk proses pembayaran gaji guru.
Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten MBD belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan lambatnya proses pembayaran gaji bagi para guru yang banyak mendiami pulau-pulau terluar yang berbatasan lansgung dengan Australia dan Negara Timor Leste tersebut. (EKOe).