Maluku Masih Rawan Illegal Fishing, Usemahu: Perlu Tingkatkan Pengawasan Laut
http://www.beritamalukuonline.com/2017/01/maluku-masih-rawan-illegal-fishing.html
Mereka meminta agar semua aparat penegak hukum di laut, baik Bakamla, TNI-AL, Polair, PSDKP KKP, Satgas 115 dan lainnya, untuk meningkatkan pengawasan di perairan khususnya laut Maluku.
"Maluku dengan 3 Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) potensial, yakni Laut Banda, Seram dan Arafura, sampai saat ini masih menjadi surga dunia bagi para pelaku pencurian ikan. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak," tandas Amrullah Usemahu, S.Pi, pengurus pusat ISPIKANI bidang pengkajian dan advokasi, kepada media ini via Email, Kamis (19/1/2017).
Menurutnya, ada banyak modus yang dilakukan dalam kegiatan pencurian ikan. Padahal lanjut Usemahu, Kementerian Kelautan dan Perikanan lagi gencar-gencarnya memerangi illegal fishing, salah satunya dengan cara menenggelamkan kapal ikan yang sudah terbukti bersalah sehingga kiranya ada efek jera.
Dua hari ini kata Usemahu, WPP 715 Laut Seram menjadi sorotan publik. Salah satu media memberitakan perihal penangkapan ikan yang dilakukan kapal Purse Seine yang indikasinya dilakukan oleh kapal ikan asing dan rumpon pun dijaga oleh warga berkewarganegaraan philipina.
Usemahu yakin hal tersebut akan menjadi preseden buruk, jika tidak segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
"Kita harus menindak tegas setiap kegiatan illegal yang dilakukan pada wilayah yuridiksi perairan Indonesia dan apabila ada oknum aparat yang bermain harus juga ditindak," seru Usemahu.
"Pengawasan dilaut harus diperketat lagi, intensitas patroli perairan perlu ditingkatkan, masyarakat nelayan dapat menjadi sosial kontrol dan informan di lapangan. Bila perlu dibuat pusat komando pengamanan laut yang berada pada posisi Maluku yang menjadi sentra titik 3 WPP potensial tersebut. Seharusnya pasca kebijakan KKP melakukan moratorium kapal asing, dapat meminimalisir aktifitas pencurian ikan di perairan Indonesia," harap Usemahu.
