Dinas Dikbud Malteng Gelar Rembuk Pendidikan

BERITA MALUKU. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah (Malteng), menggelar rembuk pendidikan 2017. Kegiatan itu dihadiri semua kepala sekolah baik pada tingkat Paud, TK, SD dan SMP se Malteng.

Kegiatan itu juga menjadi forum komunikasi dan koordinasi, memingat beberpa waktu sebelumnya ada perubahan nomenklatur dari dinas pendidikan pemuda dan olah raga menjadi dinas pendidikan dan kebudayaan Maluku Tengah.

Selain itu, rembuk pendidikan juga dilakukan mengingat Sekolah Menengah Atas yang sebelumnya berada dibawa dinas Pendidikan Malteng, kini berpindah ke Dinas pendidikan Provinsi.

Kegiatan ini sangat penting dan strategis untuk mengevaluasi dan mendiskusikan dengan cerdas berbagai upaya yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Pemerintah maupun stakeholder dalam bidang pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah selama ini.

"Sehingga dari hasil evaluasi dan diskusi yang dilakukan dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun rencana kerja bagi seluruh pihak terkait, untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang dalam rangka meningkatkan mutu dan keadilan dalam bidang Pendidikan di Bumi Pamahanunusa," kata Plt Bupati, M. Saleh Thio, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 1 Setda Malteng, Wem Istia, yang turut membuka kegiatan tersebut, Selasa (24/1/2017) di Gelanggang Olah Raga, Masohi.

Thio, juga berharap, melalui kegiatan tersebut, mampu menghasilkan komitmen, menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi dan mengoptimalkan peran dan fungsi Pendidikan di Malteng.

"Dalam sektor pendidikan, sampai saat ini Kabupaten Maluku Tengah masih mengalami disparitas yang cukup nyata terhadap pelayanan pendidikan, karena masih terjadi kesenjangan mutu pelayanan pendidikan dasar antar wilayah kecamatan, antar Sekolah dengan Sekolah lain, dan antar sekolah dengan Madrasah. Olehnya itu para peserta harus serius mengikuti kegiatan ini," ajaknya.

Ia juga membeberkan kesenjangan dalam pemenuhan pelayanan pendidikan dasar yang banyak disebabkan oleh perbedaan kapasitas Sumber Daya Manusia, kesadaran pemangku
kepentingan, kemampuan penganggaran, sarana dan prasarana.