Tertunda Bayar Jasa Tenaga Dokter, DPRD Agendakan Panggil Tim Anggaran Pemprov

BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku mengagendakan pemanggilan tim anggaran pemprov untuk membahas masalah tertundanya pembayaran jasa tenaga dokter dan medis yang melayani pasien pemegang kartu Jamkesda pada 2015.

"Untuk masalah Jasmkesda, kesalahannya ada pada pemda sehingga yang 2015 belum dibayarkan. Jadi, kami akan koordinasi kenapa belum dilunasi baru enam bulan dibayarkan," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw di Ambon, Selasa (13/9/2016).

Padahal para tenaga medis di RSUD juga telah menandatangani klaim dana Jamkesda selama satu tahun tetapi realisasi pembayarannya terhambat.

Kemudian anggaran pemda itu harus realisasi satu tahun sehingga menjadi catatan kritis DPRD untuk membicarakan ini dengan tim anggaran secara terbatas "Setelah berakhir masa reses, kita akan panggil tim anggaran kenapa tidak bayar jasa pelayanan jamkesda RSUD secara penuh," tandasnya.

Kalau untuk masalah BPJS yang dikeluhkan sudah dituntaskan oleh pihak rumah sakit jadi DPRD meminta para dokter jaga, tenaga media harus optimal menjalankan tugas dan fungsinya.

Fakta membuktikan bahwa di ruangan-ruangan kelas, bangsal, maupun paviluim RSUD dr. M. Haulussy Ambon banyak masalah, mulai dari kekurangan alat medis yang harus ada guna memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada pasien "Tolong rencana anggaran pembiayaan (RAP) segera dibuat dan dimasukan ke direktur dan lanjut ke DPRD bersama pemprov sehingga apa yang menjadi kebutuhan RSUD bisa dipenuhi," jelas Richard DPRD juga mengaku menerima informasi pelayanan kesehatan kurang maksimal karena ada hal-hal yang ikut menghambat seperti masalah peralatan medis.

Misalnya untuk ruang laboratorium rumah sakit ada ruang rapat dokter yang tidak dilengkapi meja kursi dan hanya menggunakan kursi plastik.

"Salah satu solusinya, kita bahas anggaran itu ada Rp2 triliun lebih dan kita harus patok anggaran dari masing-masing anggota DPRD Rp500 juta kali 45 orang bisa menutupi kekurangan yang ada dan ini," ujarnya.

Banyak kerusakan pada toilet, wastafel dan sebagainya ini merupakan keadaan memaksa untuk segera ditanggulangi, tetapi harus dilihat mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sehingga anggaran untuk pengadaan alkes, rehab, dan sebagainya kita pastikan masuk APBD Perubahan 2016.