Pemda Maluku Bersama Kemenhan Bahas Pengaturan KSN dari Aspek Perbatasan
http://www.beritamalukuonline.com/2016/09/pemda-maluku-bersama-kemenhan-bahas.html
Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy usai mengikuti pertemuan kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku mengatakan, dalam rapat tersebut dirinya bersama Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan perbatasan menyampaikan beberapa hal, diantaranya potensi perikanan, tata cara pengaturan sinegritas antara tata ruang provinsi dengan militer, kerjasama dan isu-isu strategis menyangkut pertahanan keamanan dari aspek penataan ruang, sampai pada pengelolaan potensi alam yang memiliki hubungan dalam optimalisasi kesejahteraan rakyat dari aspek militer.
“Jadi peran untuk optimalisasi militer seperti apa, penataan ruang seperti apa, kendalanya apa saja dari fungsi peraturan terbaru yang sudah diterapkan. Kemudian apa saja manfaat yang di dapat oleh Maluku,” ujarnya.
Selain itu, kedatangan tim dari kementerian Pertahanan untuk menginput data-data dan beberapa permasalahan yang di diskusikan secara bersama.
Dijelaskan, Maluku memiliki 18 kawasan perbatasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang nasional, yang diperkuat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2015 tentang kawasan tata ruang perbatasan negara yang ada di provinsi Maluku.
Dalam Perpres nomor 33 tahun 2015, juga menetapkan Maluku Tenggara dan Kota Tual kawasan perbatasan dari aspek penyangga.
“Jadi gugus pulau 8 atau kepulauan Kei, Maluku Tenggara dan Tual masuk dalam kawasan perbatasan. Dan pastinya kedua pulau ini akan mendapatkan perhatian khusus, mengingat pangkalan udara yang ada setingkat pos pengamanan,” tuturnya.
