10 Tahun Menyandang Disclaimer, Akhirnya Kabupaten SBT Raih WDP

Fachri Alkatiri

BERITA MALUKU. 10 Tahun sudah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyandang opini Disclaimer dalam Laporan Keuangan. Hal ini terus memacu semangat aparatur negeri sipil untuk bekerja mengeluarkan SBT dari Disclaimer.

Terbukti, dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten SBT tahun anggaran 2015 yang diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Provinsi Maluku, Tangga Purba, membuktikan LKPD kabupaten SBT mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Menurut Purba, opini WDP yang diberikan untuk Kabupaten SBT sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN).

Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melakasanakan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

"Atas permasalahan temuan, Bupati SBT memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh BPK," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Alkatiri, akhir pekan kemarin mengatakan, meningkatnya laporan keuangan dari disclaimer menjadi WDP merupakan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, diantaranya DPRD, kepala Inspektorat dan kepala BPKAD.

Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan langkah maju dari proses pemerintahan bersama Bupati Mukti Keliobas.

"Kami berdua akan selalu mengupayakan untuk mempertahankan apa yang diraih saat ini bahkan menigkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucapnya.

Menindaklanjuti hal ini, dirinya bersama ketua DPRD bersepakat untuk menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK. Terutama persoalan aset dan kepatuhan perundang-undangan.

Untuk memperbaiki hal tersebut, pihaknya merencanakan untuk melakukan studi banding ke gorontalo sebagai daerah yang cukup sukses dalam perbaikan tata kelola aset, dengan harapan aset bisa dikelola dengan baik.

Ditambahkan, untuk mewujudkan WDP dirinya langsung turun ke lapangan bersama BPK. Mengingat selama ini BPK mengalami kendala dalam memperoleh dokumen akibat tidak pro aktifnya SKPD. Dan terbukti hal ini membuah hasil yang cukup signifikan dalam laporan keuangan.

Sementara itu, Ketua DPRD SBT, Andi Rumakat memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berupaya meningkatkan laporan keuangan daerah menjadi WDP.

"Walaupun masih diawal proses pemerintah namun Bupati - Wakil Bupati sudah mampu membawa SBT keluar dari Disclaimer selama 10 tahun," tuturnya.

Pada prinsipnya DPRD akan selalu memberikan dukungan politik kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan lagi dari WDP menjadi WTP.