Umasugi: Keinginan Tambang Rakyat Buru Harus Direalisasi

BERITA MALUKU. Keinginan masyarakat Kabupaten Buru untuk membuat tambang rakyat harus direalisasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan secepatnya mengeluarkan Isin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pasalnya, dengan dibukanya kegiatan tambang rakyat disana dipastikan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan hidup rutin masyarakat setempat.

Ini dinilai sangat penting mengingat masyarakat adat Pulau Buru mengalami keterpurukan ekonomi yang cukup signifikan pasca ditutupnya tambang emas gunung botak beberapa waktu lalu.

“Kita sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif Provinsi Maluku mendukung hal ini, terutama keinginan masyarakat Kabupaten Buru untuk membuka pertambangan rakyat,” kata anggota DPRD Provinsi Maluku, Ikram Umasugi kepada Berita Maluku online di ruang Fraksi PKB DPRD Maluku, Selasa (1/3/2016).

Anggota DPRD asal daerah pemilihan Pulau Buru ini mengatakan, keinginan masyarakat Kabupaten Buru perlu disikapi secara positif karena ini terkait dengan bagaimana mereka bisa menghidupi kebutuhan keluarga termasuk membiayai anak-anak mereka yang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dan perguruan tinggi, apalagi masyarakat setempat sudah sangat tergantung dengan hasil tambang gunung botak yang dirasakan selama ini mampu mengakomodir seluruh kebutuhan hidup mereka termasuk kebutuhan ekonomi kerakyatan.

Menanggapi keluhan masyarakat Buru soal sepak terjang PT. Buana Pratama Sejahtera (PT.BPS) yang tetap getol mengelola material emas yang ditampung pada stock file di lokasi Wasbuli, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Ikram Umasugi mengatakan, itu merupakan kegiatan yang melanggar hukum, sebab izin yang diberikan kepada PT. BPS selama ini hanya diperuntukan mengangkut zat berbahaya seperti mercury dan sianida bukan untuk mengelola tambang emas gunung botak.

Sebelumnya, Sudarmo, salah salah satu wakil rakyat asal daerah pemilihan Pulau Buru juga mengungkapkan hal yang sama, bahkan dia secara tegas mentakan pihak DPRD Provinsi Maluku dalam waktu dekat akan turun lapangan dan menginvestigasi lanjut persoalan tambang gunung botak yang tengarai dilakoni PT. BPS, dimana di-backup oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Maluku pimpinan Martha Nanlohi. (B/e)