Pemda Maluku Gandeng BPK RI Gelar Diskusi Panel

BERITA MALUKU. Pemerintah Daerah Maluku menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melaksanakan diskusi panel, yang bertemakan laporan keuangan daerah berbasis akrual di Provinsi Maluku.

Diskusi panel yang berlangsung di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/2/2016), juga dihadiri Bupati/Walikota se-Maluku dan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. 

Dalam diskusi panel ini yang menjadi narasumber, diantaranya anggota BPK RI Prof. Dr. Ambrula, anggota DPR RI, Edison Betaubun dan rektor Universitas Pattimura (Unpatti), Thomas Pentury sebagai nara sumber.

Gubernur Maluku dalam sambutannya mengatakan, penggunaan pelaporan berbasis akrual dapat mengidentifikasi posisi keuangan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta perubahan pemerintah dalam mendanai suatu kegiatannya sesuai kemampuan pendanaan itu sendiri. Sehingga dapat diikut kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

“Keberhasilan penerapan basis akrual dalam pengelolaan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun tentu memerlukan upaya kerjasama dari jajaran pemerintah daerah, akademisi serta seluruh stakeholder di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual antara lain tantangan dengan adanya kompleksitas implementasi akuntansi yang berbasis akrual maka dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dilingkungan pemerintah memerlukan sistim akuntansi dan Informasi Telekomunikasi lebih rumit.

Selain itu perlu dibangun sistim pengadilan interen yang benar-benar baik untuk bisa memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisein.

Selain itu juga, dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetent yang profesional dalam pengelolaan keuangan, penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut tentunya membutuhkan SDM yang mengusasi akuntansi pemerintahan.

“Oleh karena itu pelatihan kepada satuan kerja sangat dibutuhkan guna penguatan komitmen tersebut. Meningkatkan kompetensi SDM dan menimalisir resiko ketidak andalan data-data keuangan,” ucapnya.

Tak hanya itu, kata orang nomr satu di Maluku ini, dalam setiap perubahan bisa saja ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistim yang lama dan enggan untuk mengikuti suatu perubahan.
Untuk itu perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

"Apresiasi dan dukungan dari masyarakat tentu sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan," kata Gubernur.