Kabupaten SBT Disclaimer, Bupati Akan Koordinasi Keuangan Bersama BPK

BERITA MALUKU. Memperhatikan tantangan dalam penerapan akuntansi yang berbasis akrual, serta memperlajari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku, salah satunya Kabupaten Seram Bagian Timur yang sampai saat ini masih berada pada posisi disclaimer.

Menindaklanjuti hal ini, maka dalam waktu dekat Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Mukti Keliobas akan melakukan koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Maluku, agar persoalan keuangan bisa teratasi.

“Hal Ini menjadi tantangan bagi saya dan Fachri Alkatiri untuk menyelesaikan persoalan ini, dan hal ini menjadi tantangan kami berdua, sehingga menjadikan hal ini masuk dalam program prioritas kami berdua untuk lima tahun kedepan,” kata Keliobas, Jumat (19/2/2016).

Dikatakan, dalam waktu dekat pihaknya juga meminta kepada Gubernur Maluku, Sai Assagaff untuk melakukan audit di Kabupaten SBT secara menyeluruh untuk melihat kondisi keuanggan.

Keliobas mengaku, kedepan pihaknya juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini SDM di bidang keuangan akuntansi, sehingga persoalan disclaimer bisa secara perlahan teratasi, atau paling tidak bisa meningkat daru Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk itu, dirinya meminta dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai agar mendukung sepenuhnya program kerja dirinya bersama fachri Alkatiri dalam penyelesaian keuangan.