Harapan Umat untuk BPH Sinode Baru: Kembalikan GPM dari “Image Politik”
http://www.beritamalukuonline.com/2016/02/harapan-umat-untuk-bph-sinode-baru.html
Werinussa unggul dengan 154 suara, sementara dari beberapa kandidat lainnya hanya ada satu kandidat yang bisa meraih suara tertinggi 27 suara.
Persidangan Sinode GPM ke XXXVII berlangsung cukup alot dan lama karena banyak persoalan yang dibicarakan.
Ada banyak harapan yang disampaikan pada sidang-sidang komisi tersebut, diantaranya persoalan bagi hasil penjualan kelapa sawit antara PT Nusa Ina di pulau Seram sebagai pihak pertama dan GPM sebagai pihak kedua sesuai MoU.
Sebab sudah 3 tahun kelapa sawit produksi, GPM termasuk dua jemaat yang punya lokasi terbesar digunakan PT Nusa Ina untuk kelapa sawit ini tidak atau belum mendapat apa-apa.
Persidangan memberikan sebuah rekomendasi untuk masalah dimaksud kepada BPH Sinode terpilih.
Kemudian klik di internal UKIM Ambon, yaitu antara fakultas Teologia dan fakultas-fakultas yang lain. Dalam persidangan sejumlah pendeta dengan getol mempersoalkan kebijakan PR3 UKIM karena terkesan kebijakan tersebut seakan memberi fakultas Teologi lebih eklusif dari fakultas yang lain.
Sementara di luar ruang sidang banyak umat terutama dari kalangan akademisi, politisi, praktisi mengharapkan kepada BPH Sinode yang baru agar segara mengembalikan GPM ke peradaban aslinya karena belakangan ini GPM sudah terlalu jauh diintervensi untuk kepentingan penguasa.
Misalnya dalam pemilihan ketua sinode 2010-2015 nyata-nyata politik uang dan kepentingan penguasa ikut bermain Seperti yang dikemukakan salah satu unsur pemuda dari klasis Masohi.
Ketua BPH Sinode terpilih, Pdt AJW. Werinussa yang ditanya wartawan usai terpilih, Sabtu (6/2/2016) kemarin mengatakan, semua yang direkomendasikan dalam sidang akan ditindak lanjuti.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang hubungan gereja dengan pemerintah dan apakah bisa mengkritik pemerintah, Werinusa katakan, gereja tetap punya mitra dengan pemerintah. Tetapi bukan berarti lalu gereja tidak bisa mengingatkan pemerintah jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan umat atau masyarakat.
“Jadi GPM tetap menjaga kemitraan dengan pemerintah tetapi juga bisa mengingatkan pemerintah apabila dalam sebuah kebijakan yang diturunkan dapat merugikan umat atau masyarakat,” kata Werinussa.
Disinggung soal bagi hasil 30-70 antara GPM dan PT Nusa Ina yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawitt, dimana GPM belum mendapat apa-apa selama 3 tahun produksi, Werinussa katakan, itu menjadi tanggung jawab dan pergumulan BPH Sinode dan semua umat. (*)
