DPRD Maluku Dukung Rencana Gugatan Hakim Bermasalah
http://www.beritamalukuonline.com/2016/02/dprd-maluku-dukung-rencana-gugatan.html
"Itu langkah positif dan bijaksana yang diambil PN Ambon untuk membersihkan nama mereka," kata Ketua Komisi A DPRD setempat, Melkias Frans di Ambon, Senin (15/2/2016).
PN Ambon menjelaskan kalau hakim di Maluku ada 19 orang. Bila dipersentasikan 70 persen nakal, artinya 70 x 19 : 100 sama dengan empat sampai lima hakim saja yang tidak masuk kategori nakal.
Penjelasan pihak PN Ambon terkait pernyataan resmi penghubung KY wilayah Maluku, Cisakia Hatala, saat melakukan rapat kerja dengan Komisi A DPRD maluku di Ambon, pekan lalu.
Menurut penghubung KY, di Maluku ada 70 persen hakim yang bertugas di sini masuk kategori nakal karena bermasalah di tempat tugas sebelumnya.
"Kami jelas tidak mengetahui persis seperti apa masalah mereka. Sebab, kita percaya KY itu lembaga yang mengawasi pergerakan para hakim," tandas Melkias.
Karena itu, DPRD Maluku mendukung sikap PN Ambon yang akan mempertanyakan dan menggugat pernyataan itu kepada KY agar dugaan ini bisa dibersihkan daripada pernyataan membuat publik mempertanyakan seluruh putusan pernah dibuat oleh para hakim.
Sebab keputusan yang dijatuhkan hakim nakal, maka vonisnya juga pasti bermasalah.
"Saya tidak melihat kasus per kasus, tetapi yang jelas segala kejahatan dalam bentuk apa pun bermuara pada putusan PN. Apa jadinya kalau para hakim yang memutuskan atas nama Tuhan diduga masuk kategori nakal, maka keputusannya juga pasti akan nakal-nakal sedikit," ujarnya.
Sebelumnya penghubung KY Maluku, Cisakia Hatala mengakui 70 persen hakim yang bertugas di daerah ini diduga bermasalah di tempat tugas sebelumnya lalu ditempatkan Mahkamah Agung ke daerah ini.
Namun, dia belum bisa merinci secara jelas hakim kategori bermasalah ini bertugas pada pengadilan yang mana, apakah PN Ambon, PTUN, Pengadilan Agama, Pengadian Tinggi Ambon, atau pun perikanan.
