Bakamla Zona Timur Operasionalkan Kapal Ular Laut 4805

BERITA MALUKU. Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Maritim Timur menerima dan mengoperasionalkan Kapal Negara(KN) Ular Laut 4805 dari TNI Angkatan Laut .

"Kami akan memanfaatkan KN Ular Laut untuk patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah Maluku.Namun, jika dibutuhkan bisa melakukan patroli untuk Papua dan Maluku Utara," kata Kepala Bakamla Zona Maritim Timur, Vety Viona Salakay di Ambon, Jumat (5/2/2016).

Menurut dia, saat ini zona maritim timur mempunyai dua unit kapal patroli. KN Kuda Laut 4803 panjangnya 48 meter dengan kecepatan 18-25 Knot, kapal kecil berupa Catamaran n RIP sejenis speed boat.

"Dengan penambahan KN Ular Laut dari TNI AL, sehingga kedepan akan ada tiga kapal yang akan melakukan patroli di tiga wilayah di zona timur, serta kapal RIP sejenis speed boat," katanya.

Vety menyatakan, luas rentang kendali tiga wilayah yakni NTT, Maluku, Papua yang luas wilayahnya, idialnya dibutuhkan delapan kapal patroli, tetapi proses pengadaan dilakukan bertahap.

Seluruh zona, lanjutnya membutuhkan kapal patroli keamanan laut., penambahan satu kapal untuk zona timur setidaknya sudah ada dua KN dan tambahan kapal kecil yang beroperasi di Tual dan Kupang.

Sedangkan kapal RIP agak kecil beroperasi di Kupang dan Rote, dan untuk operasi di wilayah Papua menggunakan kapal TNI Bulgar dari Lantamal X.

Ia menyatakan, spesifikasi KN Ular Laut 4805 menggunakan sistem matic yakni lebih canggih sedkit dari KN Kuda Laut karena dilengkapi radar.

Kapal tersebut pada dasarnya sama dengan kapal patroli yakni perawatan seperti multifungsi sonar dan difungsikan untuk penyelamatan kapal trenggelam atau jika ada karang langsung terlihat, dengan sistem multi longing kamera yang dapat melihat secara jauh.

"Sistem multi longing kamera tidak perlu melihat secara manual, tetapi dapat terpantau sekitar 3-4 mil dari pandangan, serta dilengkapi juga ekosonder, radio untuk berkoordinasi dengan instansi agar lebih terintegrasi," tandasnya.

Vety menyatakan, Bakamla juga memiliki fungsi menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan,melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum.

Selain itu menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, memberikan dukungan teknis, operasional kepada instansi terkait, serta memberikan bantuan pencarian, pertolongan dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Ia menambahkan, kegiatan patroli keamanan laut banyak aset negara yang diselamatkan, karena dalam pengawasan tidak ada yang direkayasa tetepi sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Kegiatan pengawasan yang dilakukan sinergi dengan stakeholder, sehingga kegiatan patroli berjalan sesuai SOP. Sasaran kita adalah kapal dalam posisi bergerak yakni membawa barang yang tidak memiliki izin dan merugikan negara," tegas Vety.