Anggota DPRD Maluku Malas Masuk Kantor, Huwae: BK Akan Tingkatkan Disiplin
http://www.beritamalukuonline.com/2016/02/anggota-dprd-maluku-malas-masuk-kantor.html
BERITA MALUKU. Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku akan meningkatkan disiplin kepada setiap anggota yang masih malas masuk kantor.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, usai memimpin rapat koordinasi evaluasi kerja-kerja komisi dan kerja-kerja Alat Kelengkapan Dewan, di ruang Paripurna DPRD Maluku, Selasa (23/2/2016).
Huwae yang tampak kesal saat diwawancarai wartawan terkait pansus Bank Maluku, mengatakan, bahwa pansus Bank Maluku tetap jalan, tetapi harus disesuaikan dengan kehadiran anggota.
"Mohon maaf, agar seluruh agenda di DPRD ini bisa jalan maka kita juga sesuaikan dengan hari ini. Hari ini saya mengundang seluruh kelengkapan pimpinan untuk melakukan rapat koordinasi, namun tidak semuanya hadir," katanya.
Anggota-anggota yang tidak hadir itu, kata Huwae, akan segera didata melalui absensi dan bila perlu dikasih teguran oleh Badan Kehormatan baik secara pribadi maupun disampaikan kepada partainya.
"Hal ini dilakukan agar partai bisa tau apakah anggotanya di DPRD ini rajin atau tidak, karena selama ini yang disorot adalah lembaga ini," ungkap Huwae.
Menurutnya, jika lembaga yang dipimpinnya itu bisa berjalan dengan baik, maka harus dihadiri oleh seluruh anggotanya. Sebab sesuai tata tertib Dewan, rapat itu ditetapkan jika korum itu terpenuhi.
"Kalau kehadiran minim, otomatis rapat tidak bisa jalan," kata Huwae.
INI BESARAN GAJI ANGGOTA DPRD MALUKU
Untuk diketahui, besarnya gaji anggota DPRD Provinsi Maluku rata-rata mencapai Rp30 Juta per bulan, sehingga dalam 1 tahun setiap anggota menerima Rp360 juta dan dalam 5 tahun mereka bekerja, satu anggota menerima Rp1,8 miliar.
Hal ini belum ditambah dengan dana aspirasi dalam bentuk proyek, karena setiap paket proyek yang diterima per anggota hampir setiap tahun dengan besar mencapai Rp1 miliar lebih.
Namun, semua yang diterima anggota dinilai tidak sesuai dengan kinerja sejak mereka dilantik September 2014 lalu.
Dari pantauan media ini, hampir setiap hari kerja, hanya kurang dari separuh anggota DPRD Maluku saja yang tampak eksis masuk kantor.
Sementara absensi (daftar kehadiran) anggota dewan sampai hari ini, belum berhasil dihimpun media ini karena masih menunggu penyampaian dari pimpinan Badan Kehormatan Dewan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, usai memimpin rapat koordinasi evaluasi kerja-kerja komisi dan kerja-kerja Alat Kelengkapan Dewan, di ruang Paripurna DPRD Maluku, Selasa (23/2/2016).
Huwae yang tampak kesal saat diwawancarai wartawan terkait pansus Bank Maluku, mengatakan, bahwa pansus Bank Maluku tetap jalan, tetapi harus disesuaikan dengan kehadiran anggota.
"Mohon maaf, agar seluruh agenda di DPRD ini bisa jalan maka kita juga sesuaikan dengan hari ini. Hari ini saya mengundang seluruh kelengkapan pimpinan untuk melakukan rapat koordinasi, namun tidak semuanya hadir," katanya.
Anggota-anggota yang tidak hadir itu, kata Huwae, akan segera didata melalui absensi dan bila perlu dikasih teguran oleh Badan Kehormatan baik secara pribadi maupun disampaikan kepada partainya.
"Hal ini dilakukan agar partai bisa tau apakah anggotanya di DPRD ini rajin atau tidak, karena selama ini yang disorot adalah lembaga ini," ungkap Huwae.
Menurutnya, jika lembaga yang dipimpinnya itu bisa berjalan dengan baik, maka harus dihadiri oleh seluruh anggotanya. Sebab sesuai tata tertib Dewan, rapat itu ditetapkan jika korum itu terpenuhi.
"Kalau kehadiran minim, otomatis rapat tidak bisa jalan," kata Huwae.
INI BESARAN GAJI ANGGOTA DPRD MALUKU
Untuk diketahui, besarnya gaji anggota DPRD Provinsi Maluku rata-rata mencapai Rp30 Juta per bulan, sehingga dalam 1 tahun setiap anggota menerima Rp360 juta dan dalam 5 tahun mereka bekerja, satu anggota menerima Rp1,8 miliar.
Hal ini belum ditambah dengan dana aspirasi dalam bentuk proyek, karena setiap paket proyek yang diterima per anggota hampir setiap tahun dengan besar mencapai Rp1 miliar lebih.
Namun, semua yang diterima anggota dinilai tidak sesuai dengan kinerja sejak mereka dilantik September 2014 lalu.
Dari pantauan media ini, hampir setiap hari kerja, hanya kurang dari separuh anggota DPRD Maluku saja yang tampak eksis masuk kantor.
Sementara absensi (daftar kehadiran) anggota dewan sampai hari ini, belum berhasil dihimpun media ini karena masih menunggu penyampaian dari pimpinan Badan Kehormatan Dewan.
Berikut Daftar anggota DPRD Maluku periode 2014-2019; 1. Edwin Adrian Huwae, SH, Ketua DPRD, Fraksi PDIP 2. Richard Rahakbauw, SH, Wakil Ketua DPRD, Fraksi Golkar 3. dr. Elviana M. E. Pattiasina, S.Ked, Wakil Ketua DPRD, Fraksi Partai Demokrat 4. Syaid Mudzakir S. Assagaf, Lc, Wakil Ketua DPRD, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 5. Drs. Lucky Wattimury,M.Si, Anggota Komisi C, Ketua Fraksi PDIP 6. Frangkois. K. Orno, Anggota Komisi C, Wakil Ketua Fraksi PDIP 7. Reinhard Toumahuw,SH, Ketua Komisi B, Sekretaris Fraksi PDIP 8. Ny. Safitri M. Soulissa, S.Sos, Anggota Komisi A, Bendahara Fraksi PDIP 9. Samson Richardo Atapary, SH, Anggota Komisi B, Fraksi PDIP 10. Welhelm Daniel Kurnala, Anggota Komisi D, Fraksi PDIP 11. Rasyad Effendi Latuconsina, Anggota Komisi C, Ketua Fraksi Golkar 12. Ramli Mahulete, Anggota Komisi D, Penasehat Fraksi Golkar 13. Drs. Dharma Oratmangun, Sekretaris Komisi A, Wakil Ketua Fraksi Golkar 14. Hj. Murniaty. S. Hentihu, S.Sos. MM, Anggota Komisi D, Sekretaris Fraksi Golkar 15. Drs. Fredek Rahakbauw, Ketua Komisi C, Bendahara Fraksi Golkar 16. Ny. Ella Latukaisupy, SH, Anggota Komisi B, Wakil Bendahara Fraksi Golkar 17. Matheis.G. Puttileihalat, Anggota Komisi D, Ketua Fraksi Demokrat 18. Ir. Melkias Lodewyk Frans, M.Si, Ketua Komisi A, Wakil Ketua Fraksi Demokrat 19. Bahtiar La Galeb, SE, MM, Anggota Komisi C, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat 20. Wellem. Z. Wattimena, SE, Wakil Ketua Komisi C, Bendahara Fraksi Partai Demokrat 21. Marcus Pentury, SE, MH, Anggota Komisi B, Fraksi Partai Demokrat 22. Fachry H. Alkatiri,Lc, M.Si, Wakil Ketua Komisi B, Ketua Fraksi PKS 23. Ny. Saadiah Uluputy, ST, Anggota Komisi C, Wakil Ketua PKS 24. Amir Rumra, S.Pi, Anggota Komisi A, Sekretaris Fraksi PKS 25. Sudarmo, SP, M.Si, Anggota Komisi C, Fraksi PKS 26. M. Suhfi Majid, ST, Ketua Komisi D, Fraksi PKS 27. Melkianus Sairdekut, S.Hut, Anggota Komisi B, Ketua Fraksi Gerindra 28. Hi.Luthfi Sanaky,SH, MH, Wakil Ketua Komisi A, Wakil Ketua Fraksi Gerindra 29. Robby B. Gaspersz, SH, Wakil Ketua Komisi C, Sekretaris Fraksi Gerindra 30. Saudah Tuankotta Tethool, Anggota Komisi D, Bendahara Fraksi Gerindra 31. Raad Rumfot, Anggota Komisi C, Partai Gerindra 32. R. Ayu Hindun S. Hasanusi, S.Sos, Wakil Ketua Komisi C, Ketua Fraksi Hanura 33. Usama Namakule, S.Hi, Anggota Komisi C, Wakil Ketua Fraksi Hanura 34. Dra. Temmy Oersipuny/T, Sekretaris Komisi D, Sekretaris Fraksi Hanura 35. Julius Pattipeiluhu, Anggota Komsi B, Bendahara Fraksi Hanura 36. Drs. Moh. Yasin Payapo, M.Pd, Anggota Komisi A, Fraksi Hanura 37. Dra. Agnes Margaretha Renyut, Anggota Komisi B, Fraksi Hanura 38. Abdullah Marasabessy, SE, Wakil Ketua Komisi B, Ketua Fraksi Nasdem 39. Hermanus Hattu, SH, MH, Anggota Komisi A, Wakil Ketua Fraksi Nasdem 40. Drs. Samuel Letelay, M.Si, Anggota Komisi C, Sekretaris Fraksi Nasdem 41. Justina Renyaan, S.Sos, M.Si, Wakil ketua Komisi D, Bendahara Fraksi Nasdem 42. Habiba Pellu, SP, M.Si, Anggota Komisi C, Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa 43. Syarif Hadler, Wakil Ketua Komsi A, Wakil Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa 44. Ikram Umasugi, SE, Sekretaris Komisi B, Sekretaris Fraksi Pembangunan Bangsa 45. Nurlaila A. Salampessy, SH, Anggota Komisi D, Bendahara Fraksi Pembangunan Bangsa |