Pemprov Malut Jamin Izin Investasi Tidak Dipersulit
http://www.beritamalukuonline.com/2015/10/pemprov-malut-jamin-izin-investasi.html
"Kalau semua persyaratan investasi telah dipenuhi investor, izinnya pasti segera dikeluarkan, terutama yang menjadi kewenangan Pemprov Malut, misalnya terkait dengan lokasi ivestasi," kata Wakil Gubernur Malut Muhammad Naser Thaib di Ternate, Kamis (15/10/2015), menanggapi paket ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, di antaranya memuat tentang kemudahan investasi.
Pemprov Malut juga tidak akan membebani investor dalam pengurusan izin investasi dengan berbagai biaya yang tidak resmi dan kalau sampai ada oknum pejabat memungut biaya seperti itu pasti akan ditindak tegas.
Wagub mengatakan, kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, di antaranya mengenai kemudahan investasi diharapkan akan mempercepat realisasi penanaman modal di daerah.
Pengalaman selama ini salah satu kendala mengenai Pemprov Malut selama ini lambatnya merealisasi investasi di daerah, khususnya yang melibatkan investor asing adalah keterlambatan izin dari kementerian terkait di pusat.
Dia merujuk, sejumlah investor asing yang akan menggarap potensi pariwisata di di Malut, ternyata investasinya belum terealisasi karena masih menunggu izin dari sejumlah kementerian terkait di pusat.
Sedangkan, untuk izin yang menjadi kewenangan Pemprov Malut semuanya sudah keluar.
Adanya kebijakan paket ekonomi tersebut, menurut Wagub Muhammad Naser Thaib, masalah perizinan investasi, baik yang menjadi kewenangan Pemprov maupun kementerian terkait di pusat prosesnya lebih cepat, sehingga investor bisa segera merealisasikan penanaman modalnya di daerah.
Malut memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan pariwisata, namun umumnya belum digarap secara maksimal, oleh karena itu Pemprov sangat mengharapkan kehadiran investor untuk menggarap semua potensi itu.
Ia menambahkan, Pemprov Malut sangat mengharapkan pula dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut, khususnya dalam penyediaan infrastruktur penunjang, karena investor tidak akan tertarik ke daerah ini kalau infrastruktur masih terbatas. (Ant/bm 01)
