Far Far: Jumlah Penduduk Maluku Sesuai Standar WHO
http://www.beritamalukuonline.com/2015/10/far-far-jumlah-penduduk-maluku-sesuai.html
BERITA MALUKU. Ratio perbandingan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) yang tersedia dengan jumlah penduduk di Provinsi Maluku sudah sesuai standar internasional yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk daerah ini.
"Standar WHO untuk Maluku itu satu puskesmas harus melayani kebutuhan kesehatan masyarakat sebanyak 30.000 orang," kata Sekda Maluku Ros Far Far di Ambon, Kamis (22/10/2015).
Penjelasan Sekda selaku ketua tim anggaran eksekutif disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku terkait pembahasan daftar isian masalah (DIM) APBD Perubahan 2015.
Saat ini terdapat 197 puskesmas dan pustu di Maluku yang harus menangani 1,8 juta penduduk di sebelas kabupaten dan kota.
Menurut Sekda, meski sudah memiliki sarana puskesmas dan pustu yang cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah masih mengalami kesenjangan di sektor kesehatan seperti terbatasnya tenaga dokter.
Salah satu solusi yang ditempuh pemerintah daerah saat ini adalah mengoptimalkan keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimur (Unpatti) Ambon, "Sejak didirikan tahun 2008, pemprov setiap tahun mengalokasikan dana dari APBD murni sebesar Rp2,4 miliar untuk menunjang program pendidikan kedokteran," ujar Sekda.
Oleh karena itu, beberapa kali setelah dilakukan pertemuan dengan DPRD provinsi, ada program dokter PTT dan lainnya.
Kemudian, kebijakan yang diambil dari pemda adalah untuk mendorong para dokter itu mengukuti pendidikan spesialis dan harus kembali mengabdi ke daerah.
"Untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan spesialis, dokter PTT ini harus mendapat rekomendasi pemerintah daerah sebagai salah satu syarat utama," tandasnya.
Tetapi pemda bisa memberikan rekomendasi dengan catatan setelah menyelesaikan studinya, mereka harus kembali mengabdi di pemprov Maluku.
"Kita juga membuat beberapa kebijakan untuk mendorong para dokter itu bersedia mengabdi di sini, antara lain pemberian intensif-intensif tertentu kepada mereka," kata Ros.
"Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dokter di fakultas kedokteran disediakan anggaran dan diprioritaskan mengambil spesialisasi," tambahnya. (Ant/bm 01)
"Standar WHO untuk Maluku itu satu puskesmas harus melayani kebutuhan kesehatan masyarakat sebanyak 30.000 orang," kata Sekda Maluku Ros Far Far di Ambon, Kamis (22/10/2015).
Penjelasan Sekda selaku ketua tim anggaran eksekutif disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku terkait pembahasan daftar isian masalah (DIM) APBD Perubahan 2015.
Saat ini terdapat 197 puskesmas dan pustu di Maluku yang harus menangani 1,8 juta penduduk di sebelas kabupaten dan kota.
Menurut Sekda, meski sudah memiliki sarana puskesmas dan pustu yang cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah masih mengalami kesenjangan di sektor kesehatan seperti terbatasnya tenaga dokter.
Salah satu solusi yang ditempuh pemerintah daerah saat ini adalah mengoptimalkan keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimur (Unpatti) Ambon, "Sejak didirikan tahun 2008, pemprov setiap tahun mengalokasikan dana dari APBD murni sebesar Rp2,4 miliar untuk menunjang program pendidikan kedokteran," ujar Sekda.
Oleh karena itu, beberapa kali setelah dilakukan pertemuan dengan DPRD provinsi, ada program dokter PTT dan lainnya.
Kemudian, kebijakan yang diambil dari pemda adalah untuk mendorong para dokter itu mengukuti pendidikan spesialis dan harus kembali mengabdi ke daerah.
"Untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan spesialis, dokter PTT ini harus mendapat rekomendasi pemerintah daerah sebagai salah satu syarat utama," tandasnya.
Tetapi pemda bisa memberikan rekomendasi dengan catatan setelah menyelesaikan studinya, mereka harus kembali mengabdi di pemprov Maluku.
"Kita juga membuat beberapa kebijakan untuk mendorong para dokter itu bersedia mengabdi di sini, antara lain pemberian intensif-intensif tertentu kepada mereka," kata Ros.
"Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dokter di fakultas kedokteran disediakan anggaran dan diprioritaskan mengambil spesialisasi," tambahnya. (Ant/bm 01)