DPD RI Konsolidasi dengan Stakeholder di Maluku

BERITA MALUKU. Wakil ketua DPD RI, G.K.R. Hemas, dan empat anggota DPD RI asal Provinsi Maluku melaksanakan koordinasi dengan sejumlah stakeholder di Maluku, berlangsung di SwissBell Hotel, Ambon, Senin (12/10/2015).

Koordinasi melalui rapat sinkronisasi aspirasi daerah dalam rangka konsolidasi anggota DPD RI itu, dihadiri empat anggota DPD RI asal Provinsi Maluku antara lain Anna Latuconsina, John Pieris, Dr. Nono Sampono, MSi, dan Novita Anakotta, SH, MH.

Hadir pula Gubernur Maluku, Said Assagaff, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, Rektor Unpatti, Thomas Penturry, sejumlah SKPD Provinsi Maluku, DPRD Maluku, para Bupati dan sejumlah undangan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Maluku menyampaikan beberapa permasalahan pembangunan di daerahnya.

Menurut Gubernur, sejumlah permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah Maluku perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat terutama masih tingginya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.

Pada kesempatan itu masing-masing anggota DPD RI menyampaikan makalahnya antara lain, dari Komite I, Nono Sampono dengan topik "Pembangunan Maluku Berbasis Geopolitik dan Ekonomi," Komite II, Anna Latuconsina dengan topik "Infrastruktur di Maluku baik Laut, darat, udara dan pariwisata," Komite III, Novita Anakotta dengan topik "Upaya peningkatan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dan infrastruktur pendidikan," dan Komite IV, John Pieris dengan topik "Politik anggaran." 

Sampono menjelaskan bahwa ada dua program yang dicanangkan pemerintah, antara lain Program MP3EI dan Lumbung Ikan Nasional (LIN), namun menurutnya implementasi dari program ini belum berjalan dengan semestinya dimana kemudian terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Saat ini kata Sampono, bahwa pemerintahan Jokowi-JK mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimana secara implementatif akan membangun tol laut untuk mendorong kemajuan dan pemerataan ekonomi antara kawasan wilayah Indonesia. 

Oleh karena itu menurutnya, pembangunan Maluku hendaknya diselaraskan dan menyesuaikan program-program nasional tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan dan pengembangan pembangunan sekaligus mengejar ketertinggalannya selama ini. (Bm 01)