Data Hutan Terbakar di Pulau Seram Maluku Simpang Siur

BERITA MALUKU. Data luas hutan yag terbakar di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah hingga saat ini masih simpang siur sehingga perlu disinkronisasikan oleh pemerintah daerah.

"Seharusnya pemerintah daerah dapat memastikan berapa besar lahan hutan yang terbakar hingga merembes ke tanaman produktif milik masyarakat agar total data keseluruhan lahan hutannya lebih valid," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Elviyana Pattiasina di Ambon, Sabtu (17/10/2015).

Belum sinkronnya data hutan dilalap api ini terlihat dari pernyataan pemerintah kabupaten dan provinsi yang berbeda-beda, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku sendiri mengakui belum memiliki data yang pasti.

Menurut Elviyana, masalah kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Seram ini sebaiknya jangan tunggu sampai menjadi bencana nasional baru ditangani karena hutannya sudah habis dan dampak negatifnya bukan saja diraskan warga setempat tapi bisa merambat ke mana-mana.

Kemudian masalah kesehatan dan ketersediaan bahan pangan jadi persoalan bagi warga sekitar maka sebaiknya jangan menunggu terjadi seperti di Riau dan Kalimantan, tetapi harus ada pencegahan dini juga di sini.

"untuk masalah infrastruktur pencegahan di sini memang sangat terbatas, otomatis bisa didukung dari provinsi terdekat karena pemerintah sedang disibukkan dengan pemadaman api di pulau Sumatera dan kalimantan, malahan ada bantuan dari negara tetangga untuk ikut memadamkan api," tandasnya.

Jadi kalau ada bantuan peralatan dari luar negeri untuk pemadaman api di Sumatera dan Kalimantan, maka sebagian alat bisa dialihkan ke Maluku untuk membantu pemadaman jangan sampai menunggu jadi bencana nasional baru diambil langkah.

Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng juga harus sigap menangani kebakaran hutan dan pola penanganannya bisa dilakukan dengan melakukan penebangan pada radius tertentu serta membua parit dan dibasahi agar nyala api tidak cepat merembes.

"Taman Nasional Manusela juga terancam jadi perlu dilindungi segera karena api mulai menyulut alang-alang dan bambu lalu merambat ke tanaman produktif milik warga," ujar Elviyana.

Soal sinkronisasi data berdampak pada pemberian status dan pemerintah daerah harus mengetahui pasti berapa besar lahan yang terbakar agar tidak ada kesimpangsiuran.

Harus dipastikan luasan arealnya agar bisa direspon pemerintah pusat dan masker yang dibagikan haruslah yang bisa menyaring udara, bukan masker biasa agar tidak mengganggu saluran pernapasan. (Ant/bm 01)