Syairdekut: Butuh Keadilan Politik Dalam Penambahan Anggota Parlemen

BERITA MALUKU. Kecilnya jumlah penduduk di Provinsi Maluku dihadapkan dengan luas wilayahnya cukup besar seharusnya dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam mewujudkan keadilan politik untuk menambah jatah kursi anggota DPR maupun DPD-RI dari daerah pemilihan (Dapil) setempat.

"Kita tidak mengetahui apakah ada penambahan kursi parlamen atau tidak, karena pemerintah dan DPR-RI yang berkewenangan menyusun Undang-Undang Pemilu guna mempersiapkan pemilihan umum legislatif 2019," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra bidang Bapilu Maluku, Melkias Syairdekut di Ambon, Senin (21/9/2015).

Sebenarnya soal alokasi kursi DPR RI atau pun DPD RI untuk seluruh wilayah di Indonesia, mestinya pemerintah mempertimbangkan wilayah-wilayah dengan ciri khas tersendiri seperti Maluku dan beberapa daerah lain.

Sebab dari sisi jumlah penduduknya boleh dikatakan kecil, tetapi dari sisi luas wilayahnya cukup besar sehingga perlu dipertimbangkan di tingkat pusat sebagai suatu wujud keadilan politik dalam rangka untuk mendapatkan kursi parlamen di Jakarta.

Jadi soal penambahan kursi atau tidak, kata Melkias, itu bergantung kewenangan pemerintah dan DPR yang menyusun regulasinya dalam menetapkan rasio bahwa satu provinsi kalau jumlah penduduknya sekian juta, lalu diberikan porsi berapa jumlah kursinya.

"Kita menyadari bahwa penduduk Maluku jumlah sedikit, sementara luasan wilayahnya cukup besar, maka ini yang membuat kita mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan faktor tersebut," ujarnya.

Terutama yang berkaitan dengan yang bukan kontinental tetapi kepulauan agar bisa diakomodir dalam mempertimbangkan soal penambahan jatah kursi parlamen di tingkat pusat.

Rumus penetuan jumlah kursinya sederhana, yaitu jumlah suara sah dibagi dengan jumlah alokasi kursi di DPR dan DPD RI.

Jumlah penduduk Maluku baru mencapai sekitar 2 juta jiwa, dan dalam pemilu legislatif 2014 lalu, terdapat empat anggota DPR dan empat anggota DPD RI sementara untuk pemilu legislatif 2019 nanti jumlah penduduknya bakal bertambah.

Namun belum bisa diketahui secara pasti apakah akan ada penmbahan jumlah kursi untuk DPR maupun DPD RI, sehingga Partai Gerindra mengusulkan penghitungan luas wilayah menjadi salah satu penentuan jumlah kursi parlamen. (Ant/bm 01)