Seram Barat Masih Butuh 12 Ribu Ton Per Tahun
http://www.beritamalukuonline.com/2015/09/seram-barat-masih-butuh-12-ribu-ton-per.html
"Komposisi penduduknya sekitar 200 ribu jiwa, kami hitung secara teknisnya memerlukan beras sekitar 20.000 ton pertahun dan sawah yang ada seluas 1.875 hektar dan baru bisa menghasilkan 8.000 ton pertahun," kata Wakil Bupati SBB Muhammad Husni di Kairatu, Rabu (16/9/2015).
Penjelasan Muhammad Husni itu disampaikan saat menerima peninjauan lapangan 300 peserta pertemuan konsultasi nasional operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dalam mendukung pencapaian kedaulatan pangan di Bendung Kairatu 1.
"Pemkab telah menetapkan beberapa program aksi dalam rangka mempertahankan kedaulatan pangan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kehadiran peserta pertemuan ini bisa juga mendorong ada suatu kesepakatan bersama bagaimana seluruh Indonesia bisa mendorong program swasembada pangan dan gizi di tanah air," paparnya.
Menurut Husni, pencapaian swasembada pangan itu membutuhkan dukungan semua pihak sehingga diharapkan pertemuan itu dapat memikirkan solusi terbaik agar semua lembaga ketahanan pangan bisa difungsikan secara baik.
"Kami juga akan merumuskan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di daerah ini, salah satunya adalah mengantisipasi terjadinya elnino atau musim panas yang panjang," tandasnya.
Kebijakan juga akan dirumuskan bagi kelembagaan pertanian termasuk kelompok-kelompok tani, sarana pertanaian, KUD, kios-kios produksi harus disinergikan dalam rangka menyusun program aksi guna mewujudkan program ketahanan pangan dan gizi.
"Memang Kabupaten SBB masih butuh banyak perhatian baik dari pemprov maupun tingkat pusat serta semua lembaga kemasyarakatan yang ada, karena SBB sebagian besar masyarakat adalah petani dan nelayan," kata Husni.
Salah satu kendala disebut Husni adalah mewujudkan sinergi pengelolaan sumber daya air dari hulu sampai hilir.
Masyarakat di daerah hulu sungai yang merupakan daerah resapan air di bendungan itu diharapkan menjaga kelestarian alam, kemudian petani di bagian hilir diharapkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
"Kondisi ruas jalan dari Kairatu sampai derah pegunungan juga belum diaspal sehinggga diusulkan menjadi jalan nasional dan mendapat prioritas untuk dibangun secara permanen," katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Dinas PU Maluku Maggy Samson yang menjadi pimpinan rombongan peserta dari 34 provinsi ini mengatakan, kegiatan ini sudah dimulai sejak 14 September 2015 dibuka Gubernur Maluku Said Assagaff.
"Makanya dalam kegiatan kunjungan ini diharapkan ada masukan dari para petani sehingga menjadi masukan bagi pemerintah," ujarnya.
Karena dari Kementerian PU dan Perumaha Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya juga hadir dalam kegiatan ini, sehingga masukan dari para petani sangat berarti bagi pemerintah dalam upaya pengelolaan bendung kairatu 1 ke depan, ujarnya.
Sementara Kasie wilayah II Subdit PU, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nimas Dwikoryati menjelaskan, pihaknya memang ikut menangani DAK yang disebut transportasi perdesaan khususnya untuk jalan-jalan nonstatus.
Usulan petani dan masyarakat sekitar tentang kondisi ruas jalan Kairatu-Hunitetu yang belum diaspal dapat disampaikan melalui pemerintah kabupaten.
"Tetapi status jalannya harus dipastikan terlebih dahulu, apakah merupakan jalan nasional, provinsi, kabupaten, ataukah jalan nonstatus baru diusulkan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga di tahun 2016 nanti, Kemendagri sudah memiliki konsepnya untuk dipertimbangkan dan realisasinya tahun 2017," katanya.
Tetapi kalau statusnya jalan provinsi harus diusulkan melalui pemerintah kabupaten untuk diteruskan ke pemerintah provinsi.
"Kalau pun memang layak diberikan sesuai kajian, itu ada perhitungan dan evaluasi tersendiri tapi dilihat dari kemampuan keuangan dan prioritas serta kepentingannya. (Ant/bm 01)
