Pemda Dorong Pengembangan Jalan Trans Maluku Perbatasan
http://www.beritamalukuonline.com/2015/08/pemda-dorong-pengembangan-jalan-trans.html
BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku mendorong pengembangan jalan lintas atau trans Maluku di wilayah perbatasan, baik dengan negara tetangga Timor Leste maupun Australia dalam rangka konektivitas perhubungan.
"Kami programkan trans Maluku yang saat ini memiliki panjang jalan 1.450 KM bisa dioperasionalkan pada 2019 dengan pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD)," kata Ketua Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho, di Ambon, Selasa (4/8/2015).
Trans Maluku yang pengembanganan jalannya hingga saat ini mencapai sekitar 70 persen dari 1.450 KM.
"Jadi pengembangan trans Maluku di wilayah perbatasan bertujuan mendorong pusat - pusat pertumbuhan ekonomi nasional baru yang konektivitas perhubungan dengan sejumlah Provinsi tetangga," ujarnya.
Dia merujuk program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) yang mewujudkan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Nawa Cita mendorong pengembangan wilayah perbatasan.
"Kami pun telah mengajukan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dengan prioritas infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan komunikasi," kata Anthonius.
Program Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) itu juga dimanfaatkan untuk mematangkan pembukaan jalur Selatan melibatkan tiga Kabupaten perbatasan di Maluku itu yakni dari Papua - Dobo, Kepulauan Aru) - Saumlaki(MTB) - Tiakur(MBD) -Kupang(NTT) dan Surabaya Jatim).
"Jadi wilayah perbatasan Kepulauan Aru yang dekat Australia serta MTB dan MBD dengan Timor Leste dikembangkan agar terjalin konektivitas perhubungan Provinsi tetangga dalam mewujudkan tol laut digagas Presiden Joko Widodo," ujar Anthonius Sihaloho.
Sebelumnya, Gubernur Maluku, mengemukakan, dia bersama Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Wiyarto dan Kapolda Maluku, Brigjen Pol.Murad Ismael telah berkunjung ke Saumlaki, ibu kota Kabuopaten MTB pada 25 Juli 2015 untuk meninjau kesiapan peresmian sejumlah program Gerbangdutas.
Peresmian dijadwalkan pada akhir Agustus 2015 itu dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukkam), Tedjo Edy Purdjiatno dan Menteri Dalam Negeri(Mendagri), Tjahjo Kumolo.
Saumlaki dipilih sebagai lokasi pemusatan peresmian sejumlah program Gerbangdatus karena letaknya strategis bila dihubungi Kabupaten perbatasan lainnya yakni Kepulauan Aru dan MBD.
Dia mengemukakan, kunjungan Menko Tedjo dan Mendagri Tjahlo dijadwalkan Komandan PMPP, Brigjen TNI. AM Putranto kepada Gubernur Said di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Jadi Menko Tedjo dan Mendagri, Tjahlo ke Saumlaki untuk menyaksikan hasil dari kegiatan PMPP di tiga Kabupaten perbatasan di Maluku yang anggarannya lebih dari Rp1,8 triliun," ujar Gubernur.
Tiga Kabupaten tersebut saat ini membutuhkan realisasi dari jalan status strategis nasional sepanjang 1.000 KM.
Gerbangdutas diharapkan mendorong adanya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan agar dapat segera menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis karena terkait dengan integritas dan kedaulatan wilayah negara, maka pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama," kata Gubernur Said. (Ant/bm 01)
"Kami programkan trans Maluku yang saat ini memiliki panjang jalan 1.450 KM bisa dioperasionalkan pada 2019 dengan pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD)," kata Ketua Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho, di Ambon, Selasa (4/8/2015).
Trans Maluku yang pengembanganan jalannya hingga saat ini mencapai sekitar 70 persen dari 1.450 KM.
"Jadi pengembangan trans Maluku di wilayah perbatasan bertujuan mendorong pusat - pusat pertumbuhan ekonomi nasional baru yang konektivitas perhubungan dengan sejumlah Provinsi tetangga," ujarnya.
Dia merujuk program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) yang mewujudkan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Nawa Cita mendorong pengembangan wilayah perbatasan.
"Kami pun telah mengajukan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dengan prioritas infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan komunikasi," kata Anthonius.
Program Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) itu juga dimanfaatkan untuk mematangkan pembukaan jalur Selatan melibatkan tiga Kabupaten perbatasan di Maluku itu yakni dari Papua - Dobo, Kepulauan Aru) - Saumlaki(MTB) - Tiakur(MBD) -Kupang(NTT) dan Surabaya Jatim).
"Jadi wilayah perbatasan Kepulauan Aru yang dekat Australia serta MTB dan MBD dengan Timor Leste dikembangkan agar terjalin konektivitas perhubungan Provinsi tetangga dalam mewujudkan tol laut digagas Presiden Joko Widodo," ujar Anthonius Sihaloho.
Sebelumnya, Gubernur Maluku, mengemukakan, dia bersama Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Wiyarto dan Kapolda Maluku, Brigjen Pol.Murad Ismael telah berkunjung ke Saumlaki, ibu kota Kabuopaten MTB pada 25 Juli 2015 untuk meninjau kesiapan peresmian sejumlah program Gerbangdutas.
Peresmian dijadwalkan pada akhir Agustus 2015 itu dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukkam), Tedjo Edy Purdjiatno dan Menteri Dalam Negeri(Mendagri), Tjahjo Kumolo.
Saumlaki dipilih sebagai lokasi pemusatan peresmian sejumlah program Gerbangdatus karena letaknya strategis bila dihubungi Kabupaten perbatasan lainnya yakni Kepulauan Aru dan MBD.
Dia mengemukakan, kunjungan Menko Tedjo dan Mendagri Tjahlo dijadwalkan Komandan PMPP, Brigjen TNI. AM Putranto kepada Gubernur Said di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Jadi Menko Tedjo dan Mendagri, Tjahlo ke Saumlaki untuk menyaksikan hasil dari kegiatan PMPP di tiga Kabupaten perbatasan di Maluku yang anggarannya lebih dari Rp1,8 triliun," ujar Gubernur.
Tiga Kabupaten tersebut saat ini membutuhkan realisasi dari jalan status strategis nasional sepanjang 1.000 KM.
Gerbangdutas diharapkan mendorong adanya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan agar dapat segera menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis karena terkait dengan integritas dan kedaulatan wilayah negara, maka pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama," kata Gubernur Said. (Ant/bm 01)