Gubernur dan Pangdam Koordinasi Tutup Gunung Botak
http://www.beritamalukuonline.com/2015/08/gubernur-dan-pangdam-koordinasi-tutup.html
"Mayjen Doni baru menjadi Pangdam XVI sehingga perlu menindaklanjuti koordinasi yang telah dijalin dengan mantan Pangdam, Mayjen TNI. Wiyarto untuk menindaklanjuti Inpres," katanya, di Ambon, Selasa (11/8/2015).
Apalagi, saat Presiden menginstruksikannya di Buru pada Mei 2015 itu Pangdam XVI yang masih dijabat Mayjen TNI. Wiyarto maupun Kapolda Maluku, Brigjen Pol. Murad Ismael tidak ada.
Presiden Jokowi saat berada lokasi penanaman perdana padi dan jagung di Buru setelah mendengar laporan Gubernur Said langsung menginstruksikan Pangdam dan Kapolda menutup aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak karena lingkungan terancam tercemar lembang merkuri maupunm sianida tanpa terkendali.
"Pastinya instruksi Presiden dilaksanakan Pangdam dan Kapolda secara tegas karenanya perlu dikoordinasikan mengingat aktivitas penambangan emas liar itu sering juga menimbulkan pertikaian sehingga merengut nyawa, korbannya luka berat/ringan dan rumah rusak atau terbakar,"ujarnya.
Disinggung saat masih menjadi Wagub Maluku periode 2008 - 2013 telah menutup kawasan Gunung Botak, dia menjelaskan, para wartawan juga tahu kondisinya.
"Saya jamin penutupan ini tidak ada kompromi lagi karena diinstruksikan langsung oleh Kepala Negara yang pastinya mengikuti perkembangan realisasinya melalui anggota Kabinet Kerja teknis," tandas Gubernur.
Dia juga mengemukakan, Bupati Buru, Ramly Umasugi melaporkan secara lisan bahwa ada investor yang berminat mengelola potensi emas Gunung Botak.
"Investor silahkan berproses dan bila Bupati Buru mengeluarkan izin, maka saya siap merekomendasikan penambangan emas tersebut," katanya.
Presiden Jokowi menginstruksikan Kapolda Maluku dan jajarannya segera mengambil langkah - langkah tegas untuk menutup lokasi tambang emas Gunung Botak yang telah dikelola selama lebih dari tiga tahun.
Apalagi, lanjutnya, pengelolaannya tidak berizin dan masih berstatus ilegal sehingga segera ditertibkan.
"Sebagaimana barang ilegal harus disita. Pertambangan ilegal juga harus ditutup demi kelangsungan pertumbuhan lingkungan Kabupaten Buru yang baik dan sehat," ujarnya. (Ant/bm 01)
