70Th RI: Sektor Maritim di Malut Masih Tertinggal
http://www.beritamalukuonline.com/2015/08/70th-ri-sektor-maritim-di-malut-masih.html
BERITA MALUKU. Legislator Partai Golkar di DPRD Maluku Utara (Malut) Edi Langkara mengatakan sektor meritim di Malut yang meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata dan perhubungan setelah 70 tahun Indonesia merdeka masih tertinggal.
"Ketertinggalan sektor maritim di Malut itu tidak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dari segi pemanfaatannya bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya di Ternate, Selasa (11/8/2015).
Di bidang kelautan dan perikanan misalnya, menurut Edi Langkara, infrastrukturnya seperti pelabuhan perikanan, galangan kapal ikan dan pabrik es sangat terbatas, begitu pula kapal ikan yang dimiliki nelayan sebagian besar berkapasitas dibawah 5 GT, bahkan tidak sedikit yang hanya berupa kapal ikan tradisional.
Ia mengatakan, pemanfaatan potensi perikanan di Malut juga belum sesuai harapan, karena dari sekitar satu juta ton potensi produksi perikanan Malut, yang dimanfaatkan masih kurang dari 30 persen, pemasarannya pun sebagian besar untuk antar pulau dalam bentuk mentah.
Di bidang pariwisata, katanya, kondisi infrastrukturnya sangat tertinggal sehingga mengakibatkan potensi pariwisata di Malut, khususnya wisata bahari belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik kunjungan wisatawan.
Ia mencontohkan, potensi pariwisata bahari di Kabupaten Halmahera Selatan, terutama yang berada di objek wisata Guraici dan Pulau Widi, yang memiliki panorama pantai dan bawah laut yang sangat indah, masih jarang dikunjungi wisatawan karena infrastruktur penunjangnya masih minim.
Menurut Edi, kondisi bidang perhubungan di Malut juga infrastrukturnya masih sangat tertinggal, khususnya untuk perhubungan laut, baik yang melayani hubungan antar pulau di Malut maupun dengan provinsi lain di Indonesia.
"Untuk perhubungan udara dari dan ke Malut sudah cukup lumayan, karena saat ini sudah ada pesawat berbadan lebar yang melayani penerbangan dari dan ke Malut, walaupun frekuensinya masih terbatas," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur maritim di Malut jika ingin menjadikan maritim sebagai salah satu penggerak utama ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. (Ant/bm 01)
"Ketertinggalan sektor maritim di Malut itu tidak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dari segi pemanfaatannya bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya di Ternate, Selasa (11/8/2015).
Di bidang kelautan dan perikanan misalnya, menurut Edi Langkara, infrastrukturnya seperti pelabuhan perikanan, galangan kapal ikan dan pabrik es sangat terbatas, begitu pula kapal ikan yang dimiliki nelayan sebagian besar berkapasitas dibawah 5 GT, bahkan tidak sedikit yang hanya berupa kapal ikan tradisional.
Ia mengatakan, pemanfaatan potensi perikanan di Malut juga belum sesuai harapan, karena dari sekitar satu juta ton potensi produksi perikanan Malut, yang dimanfaatkan masih kurang dari 30 persen, pemasarannya pun sebagian besar untuk antar pulau dalam bentuk mentah.
Di bidang pariwisata, katanya, kondisi infrastrukturnya sangat tertinggal sehingga mengakibatkan potensi pariwisata di Malut, khususnya wisata bahari belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik kunjungan wisatawan.
Ia mencontohkan, potensi pariwisata bahari di Kabupaten Halmahera Selatan, terutama yang berada di objek wisata Guraici dan Pulau Widi, yang memiliki panorama pantai dan bawah laut yang sangat indah, masih jarang dikunjungi wisatawan karena infrastruktur penunjangnya masih minim.
Menurut Edi, kondisi bidang perhubungan di Malut juga infrastrukturnya masih sangat tertinggal, khususnya untuk perhubungan laut, baik yang melayani hubungan antar pulau di Malut maupun dengan provinsi lain di Indonesia.
"Untuk perhubungan udara dari dan ke Malut sudah cukup lumayan, karena saat ini sudah ada pesawat berbadan lebar yang melayani penerbangan dari dan ke Malut, walaupun frekuensinya masih terbatas," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur maritim di Malut jika ingin menjadikan maritim sebagai salah satu penggerak utama ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. (Ant/bm 01)