Pemindahan Kantor Gubernur Maluku Belum Tepat, Ini Alasannya
http://www.beritamalukuonline.com/2015/07/pemindahan-kantor-gubernur-maluku-belum.html
BERITA MALUKU. wacana yang disampaikan Gubernur Maluku Ir. Said Assegaf untuk memindahkan Kantor Gubernur Maluku ke Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon dinilai belum tepat dan terkesan terburu-buru, kata Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Maluku, Ferry Kasale kepada Berita Maluku, Senin (13/7/2015).
Menurut Kasale, memindahkan kantor pemerintahan mestinya melalui suatu kajian dan pertimbangan matang serta Komprehensif.
"Saya tidak tahu apa indikator rasionalnya sehingga Gubernur berencana membangun kantor Gubernur yang baru di Desa Hunut?," tanya Kasale.
Membangun Kantor sebesar itu tentu akan menguras Anggaran yang besar. Padahal justru di Maluku sendiri masih membutuhkan afirmasi pembangunan yang merata, sehingga penggunaan Anggaran daerah maupun Anggaran Negara mesti diarahkan pada fakta riil daerah saat ini.
"Melihat kondisi Maluku yang masih sangat tertinggal ini, baiknya Pemerintah Daerah bersikap objektif dalam memperioritaskan agenda-agenda pembangunan di daerah ini. Saya kira Pernyataan Gubernur soal Pemindahan kantor Gubernur ke Desa Hunut adalah langkah yang belum tepat," jelasnya.
Dijelaskan, bahwa Maluku saat ini masih terpuruk dari sisi infrastruktur, khusus jalan dan jembatan.
"Dalam konteks penghematan Anggaran maka alangkah baiknya Pemprov memperioritas Pos-Pos APBD untuk membangun infrastruktur vital itu. Sebab persoalan kemiskinan di Maluku ini disebabkan akibat minimnya sarana prasaran jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya yang menjadi akses masyarakat. Sehingga wajar jika kita dikategorikan masih terisolir," sebutnya. (*/bm 01)
Menurut Kasale, memindahkan kantor pemerintahan mestinya melalui suatu kajian dan pertimbangan matang serta Komprehensif.
"Saya tidak tahu apa indikator rasionalnya sehingga Gubernur berencana membangun kantor Gubernur yang baru di Desa Hunut?," tanya Kasale.
Membangun Kantor sebesar itu tentu akan menguras Anggaran yang besar. Padahal justru di Maluku sendiri masih membutuhkan afirmasi pembangunan yang merata, sehingga penggunaan Anggaran daerah maupun Anggaran Negara mesti diarahkan pada fakta riil daerah saat ini.
"Melihat kondisi Maluku yang masih sangat tertinggal ini, baiknya Pemerintah Daerah bersikap objektif dalam memperioritaskan agenda-agenda pembangunan di daerah ini. Saya kira Pernyataan Gubernur soal Pemindahan kantor Gubernur ke Desa Hunut adalah langkah yang belum tepat," jelasnya.
Dijelaskan, bahwa Maluku saat ini masih terpuruk dari sisi infrastruktur, khusus jalan dan jembatan.
"Dalam konteks penghematan Anggaran maka alangkah baiknya Pemprov memperioritas Pos-Pos APBD untuk membangun infrastruktur vital itu. Sebab persoalan kemiskinan di Maluku ini disebabkan akibat minimnya sarana prasaran jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya yang menjadi akses masyarakat. Sehingga wajar jika kita dikategorikan masih terisolir," sebutnya. (*/bm 01)