Mendagri: Pemekaran Sofifi Jadi Skala Prioritas
http://www.beritamalukuonline.com/2015/07/mendagri-pemekaran-sofifi-jadi-skala.html
"Memang Sofifi masuk dalam 19 DOB yang diprioritaskan dari 87 DOB yang tersebar di seluruh Indonesia, karena sudah diperkuat dengan Amanat Presiden (Ampres), sehingga saya menjamin Sofifi sudah bisa dimekarkan dan menjadi DOB berpisah dari Kota induk Tidore Kepulauan," katanya seusai melakukan kunjungan kerjanya di Malut, Jumat (31/7/2015).
Mendagri mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat Pulau Oba untuk perjuangan pemekaran Sofifi sudah diterimanya, dan Sofifi yang saat ini masih berstatus kecamatan seharusnya statusnya ditingkatkan menjadi Kota Sofifi, apalagi semua infrastruktur dan pelayanan pemerintahan telah dipusatkan di Sofifi.
Oleh karena itu, dokumen pemekaran yang diserahkan perwakilan warga Oba itu akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memasukkan Sofifi menjadi DOB.
Apalagi, secara politis, keinginan wakil rakyat di DPR-RI juga menyuarakan semangat yang sama untuk menjadikan Sofifi bersama 19 daerah lainnya yang masuk prioritas dimekarkan.
Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba mengapresiasi respon Mendagri untuk perjuangkan pemekaran Sofifi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Malut menjadi DOB dan berpisah dari kota induk Tidore Kepulauan.
Apalagi, kata politisi PKS tersebut, semangat dari pemekaran adalah bagaimana memperpendek rentan kendali pemerintahan dan masyarakat bisa sejahtera dengan adanya pemekaran itu.
Kunjungan Mendagri ke Malut itu sekaligus menyerahkan salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Batas Wilayah Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Salinan itu diserahkan oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba kepada Wali Kota Tidore Kepulauan, Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan pada acara Rapat Kerja Gubernur Maluku Utara dengan Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Maluku Utara bertempat di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara.
Penyerahan tersebut disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Malut yang hadir pada acara pembukaan Rakerda tersebut. (Ant/bm 01)
