KPU Malut Fokus Pantau Lima Wilayah Rawan Konflik
http://www.beritamalukuonline.com/2015/07/kpu-malut-fokus-pantau-lima-wilayah.html
BERITA MALUKU. KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, bersama Panwaslu setempat memfokuskan pemantauan di lima wilayah di daerah itu yang dinilai rawan konflik, khususnya yang terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Sesuai pengalaman selama ini, di lima wilayah tersebut selalu terjadi masalah terkait dengan DPT, oleh karena itu pada pilkada serentak 9 Desember nanti, KPU bersama Panwaslu memfokuskan pemantauan di sana," kata Ketua KPU Halmahera Selatan Syukur M Saleh di Labuha, Rabu (15/7/2015).
Kelima wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan yang rawan konflik terkait DPT tersebut adalah Kaseruta Barat, Kaseruta Timur, Gane Timur serta Kawasi dan Anggai di Pulau Obi, yang kesemuanya merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi.
Ia mengatakan wilayah Kaseruta Timur dan Kaseruta Barat merupakan tempat tambang batu bacan, sehingga mobilitas masyarakat dari dan ke kedua wilayah itu sangat tinggi dan ini jelas berpotensi menimbulkan masalah saat pemungutan suara di pilkada nanti.
Hal serupa juga terjadi di Gane Timur yang merupakan lokasi perkebunan kelapa sawit serta di Kawasi dan Anggai merupakan lokasi pertambangan nikel, yang bisa jadi orang yang keluar masuk ke ketiga wilayah itu ikut menggunakan hak pilih pada pilkada serentak nanti padahal tidak masuk dalam DPT.
"Kami berharap anggota PPK dan jajaran di bawahnya serta Panwascam, termasuk masyarakat setempat untuk ikut mengawasi dan mencegah kemungkinan adanya orang dari luar yang tidak masuk DPT setempat ikut menggunakan hak pilih, karena itu bisa menimbulkan konflik," katanya.
Warga di kelima wilayah tersebut, termasuk di wilayah lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan juga diimbau untuk proaktif mengecek namanya di kantor desa setempat untuk memastikan apakah namanya sudah masuk dalam DPT atau belum.
Menyinggung dana penyelenggaraan pilkada serentak di Halmahera Selatan, Syukur M Saleh mengatakan tidak ada masalah karena Pemkab setempat sudah menyiapkan dana sebesar Rp40 miliar, untuk KPU, Panwaslu dan pengamanan. (ant/bm 01)
"Sesuai pengalaman selama ini, di lima wilayah tersebut selalu terjadi masalah terkait dengan DPT, oleh karena itu pada pilkada serentak 9 Desember nanti, KPU bersama Panwaslu memfokuskan pemantauan di sana," kata Ketua KPU Halmahera Selatan Syukur M Saleh di Labuha, Rabu (15/7/2015).
Kelima wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan yang rawan konflik terkait DPT tersebut adalah Kaseruta Barat, Kaseruta Timur, Gane Timur serta Kawasi dan Anggai di Pulau Obi, yang kesemuanya merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi.
Ia mengatakan wilayah Kaseruta Timur dan Kaseruta Barat merupakan tempat tambang batu bacan, sehingga mobilitas masyarakat dari dan ke kedua wilayah itu sangat tinggi dan ini jelas berpotensi menimbulkan masalah saat pemungutan suara di pilkada nanti.
Hal serupa juga terjadi di Gane Timur yang merupakan lokasi perkebunan kelapa sawit serta di Kawasi dan Anggai merupakan lokasi pertambangan nikel, yang bisa jadi orang yang keluar masuk ke ketiga wilayah itu ikut menggunakan hak pilih pada pilkada serentak nanti padahal tidak masuk dalam DPT.
"Kami berharap anggota PPK dan jajaran di bawahnya serta Panwascam, termasuk masyarakat setempat untuk ikut mengawasi dan mencegah kemungkinan adanya orang dari luar yang tidak masuk DPT setempat ikut menggunakan hak pilih, karena itu bisa menimbulkan konflik," katanya.
Warga di kelima wilayah tersebut, termasuk di wilayah lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan juga diimbau untuk proaktif mengecek namanya di kantor desa setempat untuk memastikan apakah namanya sudah masuk dalam DPT atau belum.
Menyinggung dana penyelenggaraan pilkada serentak di Halmahera Selatan, Syukur M Saleh mengatakan tidak ada masalah karena Pemkab setempat sudah menyiapkan dana sebesar Rp40 miliar, untuk KPU, Panwaslu dan pengamanan. (ant/bm 01)